HUKUM & KRIMINAL

Tim investigasi media menemukan dua lokasi penumpukan kayu olahan berupa beloti dan papan yang diduga berasal dari aktivitas pembalakan liar di kawasan Pantai Napau, Desa Resang, Kecamatan Singkep Selatan, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, pada Minggu (07/12/2025).

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban melaksanakan Operasi Wirawaspada yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia pada 11 Desember 2025. Operasi nasional ini merupakan langkah strategis Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memastikan keberadaan serta aktivitas Warga Negara Asing (WNA) berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak menimbulkan potensi gangguan terhadap keamanan serta ketertiban umum.

Uang sebesar Rp500.000 per bulan yang selama ini dititipkan oleh salah satu pelaku usaha di Kota Batam melalui perantara berinisial R, hingga kini belum juga diterima oleh pihak penerima berinisial E. Peristiwa ini terjadi pada Desember 2025 dan menimbulkan tanda tanya besar terkait kejelasan penyaluran dana tersebut.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepulauan Riau menggelar konferensi pers terkait penanganan dugaan pelanggaran administratif kepabeanan berupa pembawaan uang tunai dalam jumlah besar ke luar negeri tanpa izin resmi.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) J. Devy Sudarso secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kejati Kepri Tahun 2025 yang digelar di Asialink Hotel Batam by Prasanthi, Senin (15/12/2025). Rakerda tahun ini mengusung tema “Kejaksaan Berintegritas, Penegakan Hukum yang Profesional untuk Masyarakat Kepri Berkeadilan”.

Dugaan praktik perjudian ilegal di kawasan Nagoya, Kota Batam, kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, sorotan publik mengarah pada seorang pria berinisial AK yang diduga menjadi aktor utama di balik operasional kasino baccarat yang disebut-sebut beroperasi di belakang Nagoya Foodcourt, tepatnya di ruko lantai dua yang berdekatan dengan Jackpot Nagoya Game Zone.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, rokok-rokok tersebut sangat mudah ditemui di kios-kios pinggir jalan dengan harga relatif murah. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya jaringan distribusi yang terorganisir dan berjalan secara masif.

Permasalahan ini bermula pada tahun 2017, ketika SH menerima surat sanksi pajak dengan nilai yang dinilainya tidak wajar. Merasa keberatan, SH bersama kuasa hukumnya berinisial ABG mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarbaru untuk meminta klarifikasi.