Operasi ini merupakan bagian dari strategi pengawasan berkelanjutan yang melibatkan sinergi tim patroli laut Bea Cukai Batam. Petugas mengejar sebuah high speed craft (HSC) bermesin Yamaha 2 x 200 PK yang diduga kuat membawa rokok ilegal dan berpotensi merugikan keuangan negara.
HUKUM & KRIMINAL
Rokok Ilegal HD & OFO Kian Tak Terbendung di Kepri, Presiden Prabowo Didorong Lakukan Evaluasi Total Bea Cukai
Temuan lapangan menunjukkan rokok ilegal tersebut beredar layaknya arus air yang tidak pernah berhenti, tersebar di Batam, Tanjungpinang hingga Karimun. Jalur-jalur kecil, pelabuhan nonresmi, dan kios-kios terpencil menjadi titik yang kerap luput dari pengawasan, memperlihatkan gambaran bahwa sistem kontrol belum berjalan sepenuhnya.
GAMNR Sindir Arah Penegakan Hukum: Konten Kreator Diseret, Mafia Tanah Justru Luput dari Fokus
Ketua GAMNR, Sasjonì, menilai dinamika kasus tersebut menunjukkan gejala yang tidak sehat dalam sistem penegakan keadilan.
Ibarat Air Mengalir, Rokok Ilegal HD Bebas di Kepri: Copot Bea Cukai, Tangkap Produsen dan Pengedar!
Fenomena ini seakan sudah menjadi hal yang lumrah, dengan peredarannya diibaratkan seperti air mengalir tanpa ada hambatan berarti. Fakta ini menimbulkan sorotan tajam terhadap kinerja aparat berwenang, khususnya jajaran Bea Cukai di wilayah Kepri.
Bea Cukai Batam Amankan 1.250 Balok Kayu Ilegal di Perairan Pulau Hangop
Komitmen Bea Cukai Batam dalam menjaga kelestarian lingkungan kembali ditegaskan melalui keberhasilan penindakan terhadap sebuah kapal yang mengangkut 1.250 balok kayu tanpa dokumen resmi di perairan Pulau Hangop. Upaya ini menjadi bagian penting dalam pengawasan hasil hutan dan pencegahan perdagangan kayu ilegal yang berpotensi merusak ekosistem.
Jelang Penerapan KUHP Nasional 2026, Pemko Batam dan Kejari Sepakat Perkuat Sinergi Penegakan Hukum
Kerja sama tersebut ditandatangani langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Kepala Kejaksaan Negeri Batam, I Wayan Wiradarma. Kesepakatan ini menjadi bagian dari implementasi KUHP Nasional berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 yang menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dan kejaksaan dalam memperkuat tata kelola penegakan hukum yang profesional dan terintegrasi.
Lubang Tambang Berserak di Berbagai Titik, Penertiban Tambang Ilegal di Bintan Dinilai Tak Tepat Waktu
Sejumlah lokasi di Bintan kini tampak dipenuhi lubang-lubang besar bekas galian yang ditinggalkan tanpa pemulihan. Cekungan-cekungan berisi air itu bukan hanya mengubah bentang alam, tetapi juga menimbulkan potensi bahaya, terutama pada musim hujan ketika air meluap dan tanah di sekitarnya rawan longsor.
Kapolri–Menhut Bentuk Satgas Gabungan Usut Dugaan Kayu Ilegal Pemicu Bencana di Sumatera
Sepakat membentuk Satgas Gabungan untuk menyelidiki temuan kayu yang diduga menjadi salah satu pemicu kerusakan parah saat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
