Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penandatanganan berlangsung di Aula Sasana Baharuddin Lopa, Kejati Kepri, Kamis (4/12/2025).
HUKUM & KRIMINAL
Ratusan Ton Beras Ilegal Masuk via Batam–Sabang, Dirjen Bea Cukai Bongkar Regulasi Free Trade Zone
Masuknya ratusan ton beras impor ke Indonesia melalui Batam dan Sabang
Kejati Kepri Gelar Perayaan Natal 2025, Kajati: “Tegakkan Hukum dengan Adil dan Berintegritas”
Keluarga besar Persekutuan Doa Ora Et Labora se-wilayah Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau menggelar Perayaan Natal 2025 dengan penuh khidmat dan sukacita di Aula Sasana Baharudin Lopa Kejati Kepri
Kapolresta Tanjungpinang Raih Pin Emas ATR/BPN usai Bongkar Mafia Tanah Rp16,8 Miliar
Kapolresta Tanjungpinang Kombes Pol Hamam Wahyudi menerima penghargaan Pin Emas dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) atas keberhasilan jajaran Polresta Tanjungpinang mengungkap tindak pidana mafia tanah di wilayah Kota Tanjungpinang.
GWI Kalsel Telusuri Aduan Lonjakan Harga BBM dan Pelayanan SPBU di Sejumlah Wilayah
Melonjaknya harga BBM eceran dan kesulitan warga memperoleh BBM dengan harga resmi di berbagai wilayah Kalimantan Selatan mendorong Ketua DPD GWI Kalsel, Iswandi, bersama timnya melakukan penelusuran langsung ke sejumlah SPBU.
Kunjungan dilakukan ke Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Tengah (Barabai), Hulu Sungai Selatan (Kandangan), hingga Hulu Sungai Utara (Amuntai). Rangkaian penelusuran ini akan terus diperluas ke beberapa daerah lainnya di Kalsel.
Sidak DPRD Kepri Dinilai Tidak Netral: Hanya Periksa Malang Rapat, Lokasi Tambang Lain Luput
Komisi III DPRD Kepulauan Riau melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap dugaan aktivitas tambang pasir ilegal di Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, pada Rabu (26/11/2025), memicu sorotan tajam dari publik.
Sidak yang diharapkan memperkuat fungsi pengawasan legislatif justru dinilai tidak objektif karena hanya menyasar satu lokasi, sementara titik-titik lain yang diduga memiliki aktivitas serupa tidak ikut diperiksa.
Kuasa Hukum Feradi WPI – Subur Jaya Law Firm Dampingi Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja Melalui Restorative Justice di Semarang
Musibah kecelakaan kerja menimpa almarhum AI, anak dari Bapak Ahmadi Yulianto, pada 28 November 2025 di Jl. Pandanaran No. 84, Pekunden, Kota Semarang. Kecelakaan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia.
Bekas Galian Pasir Ilegal di Bintan Menjadi Kubangan Raksasa dan Sungai Kecil, Pelaku dan Instansi Terkait Diminta Bertanggung Jawab
Pelaku penambangan ilegal, Dinas ESDM Provinsi Kepri, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Pemerintah Kabupaten Bintan, serta Aparat Penegak Hukum diminta pertanggungjawaban atas kerusakan yang terjadi. Pasalnya, jejak aktivitas tambang ilegal ini tampak dibiarkan tanpa pemulihan, sementara dampak lingkungannya mulai dirasakan masyarakat sekitar.