HUKUM & KRIMINAL

Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI), Baihaki Akbar, mengecam keras dugaan penyimpangan tersebut. Ia menegaskan bahwa praktik itu tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membahayakan keselamatan masyarakat

mempertemukan kedua belah pihak dan turut dihadiri berbagai unsur pemerintah daerah, Disnaker, aparat penegak hukum, TNI, hingga Kapolres Tabalong. Jalannya rapat dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Tabalong.

Ketua GAMNR Tanjungpinang, Sasjoni, menyatakan bahwa viralnya dugaan tersebut mencerminkan adanya keresahan masyarakat yang harus ditindaklanjuti secara profesional oleh institusi berwenang.

“Informasi yang beredar di media sosial ini sudah menjadi perhatian publik. Kami meminta Polri melakukan pemeriksaan menyeluruh agar masyarakat memperoleh kepastian dan tidak tersesat oleh spekulasi,” ujar Sasjoni.

Sukindar menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan ketenagakerjaan wajib mengedepankan mekanisme perundingan bipartit sebagaimana diatur dalam regulasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Namun, hingga saat ini pihak perusahaan dinilai belum menunjukkan itikad baik untuk membuka ruang dialog langsung antara karyawan dan kuasa hukum.

Aksi damai yang rencananya digelar di Simpang Bajut, Km 63 Jalan Hauling, itu sebelumnya telah disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Aksi Nomor: 177/DPC/FSP-KEP/TBG/XI/2025 kepada Kapolres Tabalong.

Namun sebelum aksi berlangsung, Sekuriti A5 PT Adaro Indonesia menolak pelaksanaannya dengan alasan kawasan tersebut merupakan objek vital nasional.

Penghargaan ini digelar di Graha Pengayoman, Jakarta, sebagai bagian dari komitmen nasional mewujudkan akses keadilan sesuai Asta Cita ke-7 Presiden Prabowo.

Ekspose dilakukan secara virtual di hadapan Sekretaris Jampidum Kejaksaan Agung RI, Dr. Undang Magopal, dan diikuti oleh Kajari Batam I Wayan Wiradarma serta Kajari Karimun Dr. Denny Wicaksono beserta jajarannya.

Sebagai respons atas semakin maraknya aktivitas pertambangan dan pemanfaatan kawasan hutan ilegal di berbagai daerah. Rapat ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi bidang pertahanan, kehutanan, dan aparat penegak hukum.