Jakarta

Kegiatan tersebut turut disaksikan oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, serta perwakilan kementerian terkait.

Dalam keterangannya, Habiburokhman menyampaikan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan bagian dari upaya memastikan kesiapan institusi penegak hukum dalam mengimplementasikan regulasi pidana baru secara selaras dan berkeadilan.

“Langkah ini menjadi bagian dari penguatan koordinasi antar-penegak hukum agar penerapan KUHP dan KUHAP baru dapat berjalan secara transparan, terukur, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat,” ujarnya.

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan bahwa percepatan penyediaan layanan sinyal telekomunikasi di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) bukan semata persoalan konektivitas, melainkan bagian dari mandat strategis negara yang berkaitan langsung dengan kedaulatan dan keamanan nasional.

Pemerintah secara resmi mencabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan total luasan lebih dari 1 juta hektare. Kebijakan tersebut diumumkan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai langkah penertiban izin kehutanan dan penguatan tata kelola hutan nasional.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya dalam memperkuat penerapan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) pada Objek Vital Nasional, Objek Tertentu, serta sektor perhotelan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, menegaskan bahwa pengiriman bantuan dilakukan bertahap untuk memastikan kebutuhan sehari-hari masyarakat dapat terpenuhi di tengah kondisi sulit pasca-bencana.

Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia kembali melaksanakan rangkaian audiensi strategis bersama sejumlah lembaga pengawas eksternal di Ruang Aspirasi, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi, Jimly Asshiddiqie, dan dihadiri para anggota komisi lainnya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tentang penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi kepolisian. Peraturan tersebut ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo pada 9 Desember 2025 dan diundangkan pada 10 Desember 2025.

Dalam pernyataannya, Pigai menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah awal guna mempersiapkan upaya Indonesia merebut kursi penting tersebut.

“Hari ini, Kementerian HAM bersama Kementerian Luar Negeri serta Wakil Kepala Bappenas telah mengambil posisi. Kami akan merebut jabatan Presiden Dewan HAM PBB,” ujar Pigai di hadapan para tamu undangan dan pemangku kebijakan yang hadir.