Jakarta

Exit Meeting Audit Ketaatan dan Audit Kinerja menjadi momentum penting bagi seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) untuk memperkuat komitmen dalam menindaklanjuti temuan serta rekomendasi Inspektorat.

Melalui kegiatan tersebut, para pimpinan unit kerja didorong untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan internal, sekaligus melaksanakan langkah-langkah perbaikan berkelanjutan atas pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran. Upaya ini dinilai strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Penetapan status tersangka tersebut dilakukan setelah tim penyidik Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan dan penyidikan secara mendalam dengan mengumpulkan alat bukti serta keterangan yang cukup. Proses hukum dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku.

Mutasi Desember 2025 ini mencakup pergantian pada sejumlah jabatan strategis, mulai dari Kapolda, Wakapolda, pejabat utama Polda, hingga Kapolres di berbagai daerah.

Polri juga memberikan kepercayaan lebih besar kepada Polisi Wanita (Polwan) dengan menempatkan puluhan Polwan pada posisi strategis di tingkat pusat maupun kewilayahan.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara. Dalam forum resmi tersebut, Presiden menegaskan bahwa praktik ilegal seperti tambang tanpa izin merupakan ancaman serius terhadap negara, baik dari sisi hukum, lingkungan, maupun keadilan ekonomi.

Imbauan tersebut disampaikan KSAD Maruli dalam konferensi pers perkembangan penanganan bencana Sumatra yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (19/12/2025), dan disiarkan secara langsung melalui kanal resmi Sekretariat Presiden.

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan bahwa nilai utama sebagai kementerian koordinator terletak pada kemampuan menghadirkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, objektif, serta dapat ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait.

Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua secara tepat sasaran dan bertanggung jawab. Ia mengingatkan agar anggaran tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kegiatan yang tidak berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan tersebut turut disaksikan oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, serta perwakilan kementerian terkait.

Dalam keterangannya, Habiburokhman menyampaikan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan bagian dari upaya memastikan kesiapan institusi penegak hukum dalam mengimplementasikan regulasi pidana baru secara selaras dan berkeadilan.

“Langkah ini menjadi bagian dari penguatan koordinasi antar-penegak hukum agar penerapan KUHP dan KUHAP baru dapat berjalan secara transparan, terukur, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat,” ujarnya.