Jakarta

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara. Dalam forum resmi tersebut, Presiden menegaskan bahwa praktik ilegal seperti tambang tanpa izin merupakan ancaman serius terhadap negara, baik dari sisi hukum, lingkungan, maupun keadilan ekonomi.

Imbauan tersebut disampaikan KSAD Maruli dalam konferensi pers perkembangan penanganan bencana Sumatra yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (19/12/2025), dan disiarkan secara langsung melalui kanal resmi Sekretariat Presiden.

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan bahwa nilai utama sebagai kementerian koordinator terletak pada kemampuan menghadirkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, objektif, serta dapat ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait.

Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua secara tepat sasaran dan bertanggung jawab. Ia mengingatkan agar anggaran tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun kegiatan yang tidak berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan tersebut turut disaksikan oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, serta perwakilan kementerian terkait.

Dalam keterangannya, Habiburokhman menyampaikan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan bagian dari upaya memastikan kesiapan institusi penegak hukum dalam mengimplementasikan regulasi pidana baru secara selaras dan berkeadilan.

“Langkah ini menjadi bagian dari penguatan koordinasi antar-penegak hukum agar penerapan KUHP dan KUHAP baru dapat berjalan secara transparan, terukur, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat,” ujarnya.

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan bahwa percepatan penyediaan layanan sinyal telekomunikasi di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) bukan semata persoalan konektivitas, melainkan bagian dari mandat strategis negara yang berkaitan langsung dengan kedaulatan dan keamanan nasional.

Pemerintah secara resmi mencabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan total luasan lebih dari 1 juta hektare. Kebijakan tersebut diumumkan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai langkah penertiban izin kehutanan dan penguatan tata kelola hutan nasional.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan komitmennya dalam memperkuat penerapan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) pada Objek Vital Nasional, Objek Tertentu, serta sektor perhotelan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan nasional.