TINTAJURNALISNEWS –Presiden Prabowo Subianto menerima Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, bersama jajaran Dewan Ekonomi Nasional di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/7/2026) petang.
Berdasarkan informasi yang disampaikan Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden, pertemuan tersebut membahas perkembangan terkini perekonomian nasional serta berbagai langkah strategis yang perlu dilakukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.
Dalam kesempatan itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pembahasan juga mencakup perkembangan penyempurnaan GovTech sebagai bagian dari percepatan transformasi digital pemerintahan.
Penyempurnaan GovTech diarahkan untuk meminimalisasi kesalahan sasaran dalam berbagai program pemerintah, sekaligus meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan kepada masyarakat. Selain itu, langkah tersebut juga diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin modern, efisien, dan transparan.
Pemerintah terus mendorong transformasi digital sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Dugaan ketidaksesuaian penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi bagi nelayan di Desa Tabanio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, menjadi sorotan dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Tanah Laut bersama Tim Terpadu, Selasa (14/7/2026).
Persoalan tunda bayar anggaran proyek Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Lingga hingga kini masih menjadi perhatian. Sejumlah kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak mengaku belum menerima pelunasan pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Lingga.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Madura Indonesia (AMI) menyerukan agar oknum Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang dikabarkan sedang menjadi perhatian aparat penegak hukum segera menunjukkan sikap kooperatif dengan menyerahkan diri dan mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menyatakan bahwa pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) merupakan langkah pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi terkait pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
