TINTAJURNALISNEWS —Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan bahwa nilai utama sebagai kementerian koordinator terletak pada kemampuan menghadirkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, objektif, serta dapat ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait.
Hal tersebut disampaikan Inspektur Kemenko Polkam, Gausudin Amin Yusup, dalam kegiatan Diseminasi Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kemenko Polkam yang digelar di Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Menurut Gausudin, rekomendasi kebijakan merupakan value sekaligus identitas utama Kemenko Polkam yang membedakannya dengan kementerian teknis. Rekomendasi tersebut juga menjadi tulang punggung dalam menjaga akuntabilitas kinerja kementerian, baik kepada Presiden maupun kepada publik.
“Ini adalah produk strategis yang membedakan peran Kemenko Polkam dengan kementerian teknis, sekaligus menjadi fondasi akuntabilitas kinerja institusi,” ujar Gausudin.
Ia menegaskan, rekomendasi kebijakan yang baik tidak sekadar berupa pendapat, melainkan harus disusun secara sistematis, berbasis data dan bukti, serta didukung analisis yang tajam. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu menjawab persoalan strategis lintas sektor di bidang politik dan keamanan.
Gausudin juga menekankan pentingnya penyusunan pedoman agar seluruh unit kerja di lingkungan Kemenko Polkam memiliki kerangka, standar, dan bahasa kebijakan yang sama. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan dapat konsisten, terukur, serta selaras dengan arah kebijakan nasional.
Selain itu, pedoman tersebut diharapkan mampu memperkuat fungsi koordinasi Kemenko Polkam dengan kementerian dan lembaga di bawah koordinasinya, sehingga rekomendasi kebijakan yang disampaikan benar-benar menjadi rujukan substantif, bukan sekadar formalitas administrasi.
Pada kesempatan itu, Gausudin turut menyampaikan apresiasi kepada para narasumber yang telah berkontribusi dalam kegiatan diseminasi, khususnya Prof. Syarif Hidayat dan Dra. Sri Yanuarti, atas berbagi pengetahuan, pengalaman, serta praktik terbaik dalam penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis riset dan evidence-based policy.
Sementara itu, Ketua Komisi Ilmu Sosial Asosiasi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syarif Hidayat, menyampaikan bahwa penyusunan Pedoman Sinkronisasi, Koordinasi, dan Monitoring (PSKM-Polkam) merupakan instrumen strategis dengan pendekatan sistematis berbasis bukti dalam perumusan kebijakan politik dan keamanan.
Ia menambahkan, PSKM-Polkam juga menjadi tools penting untuk memastikan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan tetap relevan dengan dinamika keamanan nasional serta kebutuhan publik.
Dengan tersusunnya PSKM-Polkam, Kemenko Polkam diharapkan memiliki alat ukur kinerja yang komprehensif, terukur, dan adaptif dalam menghadapi dinamika koordinasi lintas kementerian dan lembaga di bidang politik dan keamanan.
Sumber: Humas Kemenko Polkam
