Ketua GAMNR, Sasjonì, menilai dinamika kasus tersebut menunjukkan gejala yang tidak sehat dalam sistem penegakan keadilan.
HUKUM & KRIMINAL
Bea Cukai Batam Amankan 1.250 Balok Kayu Ilegal di Perairan Pulau Hangop
Komitmen Bea Cukai Batam dalam menjaga kelestarian lingkungan kembali ditegaskan melalui keberhasilan penindakan terhadap sebuah kapal yang mengangkut 1.250 balok kayu tanpa dokumen resmi di perairan Pulau Hangop. Upaya ini menjadi bagian penting dalam pengawasan hasil hutan dan pencegahan perdagangan kayu ilegal yang berpotensi merusak ekosistem.
Jelang Penerapan KUHP Nasional 2026, Pemko Batam dan Kejari Sepakat Perkuat Sinergi Penegakan Hukum
Kerja sama tersebut ditandatangani langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan Kepala Kejaksaan Negeri Batam, I Wayan Wiradarma. Kesepakatan ini menjadi bagian dari implementasi KUHP Nasional berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 yang menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah dan kejaksaan dalam memperkuat tata kelola penegakan hukum yang profesional dan terintegrasi.
Lubang Tambang Berserak di Berbagai Titik, Penertiban Tambang Ilegal di Bintan Dinilai Tak Tepat Waktu
Sejumlah lokasi di Bintan kini tampak dipenuhi lubang-lubang besar bekas galian yang ditinggalkan tanpa pemulihan. Cekungan-cekungan berisi air itu bukan hanya mengubah bentang alam, tetapi juga menimbulkan potensi bahaya, terutama pada musim hujan ketika air meluap dan tanah di sekitarnya rawan longsor.
Kapolri–Menhut Bentuk Satgas Gabungan Usut Dugaan Kayu Ilegal Pemicu Bencana di Sumatera
Sepakat membentuk Satgas Gabungan untuk menyelidiki temuan kayu yang diduga menjadi salah satu pemicu kerusakan parah saat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Maxim Beri Penghargaan Best Driver kepada Ojol Riau yang Beri Layanan Profesional kepada Penumpang
Program Best Driver of The Month di wilayah Riau, tepatnya di Pekanbaru, Dumai, dan Batam. Program ini ditujukan untuk memberikan penghargaan kepada mitra pengemudi yang mencatat performa terbaik selama periode evaluasi.
Kejati Kepri dan Pemprov Kepri Teken MoU Pidana Kerja Sosial, Mulai Diberlakukan 2026
Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau bersama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) mengenai pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penandatanganan berlangsung di Aula Sasana Baharuddin Lopa, Kejati Kepri, Kamis (4/12/2025).
Ratusan Ton Beras Ilegal Masuk via Batam–Sabang, Dirjen Bea Cukai Bongkar Regulasi Free Trade Zone
Masuknya ratusan ton beras impor ke Indonesia melalui Batam dan Sabang

