TINTAJURNALISNEWS –Kepolisian Daerah Kepulauan Riau bersama Pemerintah Provinsi dan para pemangku kepentingan menggelar Workshop Penguatan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Hotel Aston Tanjungpinang, Rabu (25/2/2026), sebagai langkah konkret mempertegas komitmen perlindungan terhadap masyarakat, khususnya perempuan dan anak.
Workshop ini dihadiri Wakapolda Kepri Brigjen Pol Dr Anom Wibowo, S.I.K., M.Si., didampingi Pejabat Utama Polda Kepri. Turut hadir Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kepri, Asisten III Setda Provinsi Kepri Misni, S.KM., M.Si., serta Ketua Yayasan Embun Pelangi Benny Kusmaji.
Dalam sambutannya, Benny Kusmaji menyampaikan bahwa workshop ini bertujuan menyempurnakan pelaksanaan dan kinerja Gugus Tugas agar berjalan lebih efektif. Evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek dilakukan sebagai bahan penyempurnaan program kerja tahun 2026.
Asisten III Setda Provinsi Kepri Misni menegaskan, perdagangan orang merupakan pelanggaran hak asasi manusia sekaligus kejahatan lintas negara. Komitmen pemerintah dalam pemberantasan TPPO telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 serta diperkuat melalui Perda Provinsi Kepri Nomor 12 Tahun 2007 dan Keputusan Gubernur Kepri Nomor 815 tentang pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di daerah.
Berdasarkan data Simfoni PPA Tahun 2025, tercatat 185 perempuan menjadi korban kekerasan. Dalam penanganan kasus perlindungan perempuan dan anak, Unit PPA Polda Kepri menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan dan penegakan hukum.
Sementara itu, Wakapolda Kepri menekankan bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi strategis sebagai wilayah perbatasan dan pintu gerbang menuju luar negeri. Kondisi tersebut berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun juga memunculkan potensi kerawanan, termasuk TPPO.
“Polda Kepri berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi, instansi vertikal, serta lembaga masyarakat dalam upaya pencegahan dan penindakan TPPO. Tidak hanya melalui penegakan hukum yang tegas, tetapi juga langkah preventif, edukatif, dan pengawasan berkelanjutan,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Provinsi Kepri diharapkan semakin solid dan responsif dalam memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat, demi terwujudnya Kepri yang aman dan bebas dari praktik perdagangan orang.
Terpisah, Kabidhumas Polda Kepri Kombes Pol Dr Nona Pricillia Ohei, S.I.K., S.H., M.H., mengimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian, ingin melihat peta kerawanan, atau menyampaikan pengaduan, agar menghubungi Call Center 110 atau memanfaatkan aplikasi Polri Super Apps yang tersedia di Google Play dan App Store.
