TINTAJURNALISNEWS —Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Kepulauan Bangka Belitung mengungkap dugaan tindak pidana penambangan serta penyelundupan pasir timah ilegal ke Malaysia.
Pengungkapan tersebut merupakan hasil pengembangan dari kasus yang sebelumnya terdeteksi aparat penegak hukum. Dalam proses penyidikan, petugas mengamankan sejumlah pihak yang diduga terlibat serta menyita barang bukti, termasuk sarana transportasi laut yang diduga digunakan untuk mengangkut pasir timah.
Berdasarkan keterangan resmi kepolisian, penyidik juga melakukan langkah-langkah lanjutan berupa pemeriksaan intensif terhadap para terduga pelaku serta penelusuran alur distribusi dari hulu hingga hilir. Aparat menegaskan bahwa penanganan perkara dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Polri menyampaikan bahwa pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap praktik pertambangan dan perdagangan mineral ilegal yang berpotensi merugikan negara serta merusak lingkungan.
Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk turut berperan aktif dalam menjaga dan melindungi sumber daya alam agar pemanfaatannya dapat memberikan manfaat bagi kepentingan bersama.
Proses penyidikan masih terus berjalan dan kepolisian akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut sesuai hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan.
Perbedaan hasil pemeriksaan tempat permainan elektronik (gelper) di wilayah Kepulauan Riau dengan penindakan Bareskrim Polri di Batam memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Sebelumnya, sejumlah pemeriksaan oleh jajaran kepolisian daerah disebut tidak menemukan unsur perjudian. Namun, ketika Bareskrim Polri turun langsung, penindakan terhadap dugaan perjudian kasino di salah satu tempat hiburan Batam justru berujung pada pengamanan ratusan orang.
PT Adil Utama menyampaikan hak jawab sekaligus bantahan atas pemberitaan mengenai laporan pengaduan Riau Corruption Watch (RCW) kepada Kejaksaan Agung terkait dugaan suap dan pengondisian sejumlah paket pekerjaan di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dengan nilai yang disebut mencapai sekitar Rp1,5 triliun.
Riau Corruption Watch (RCW) melaporkan dugaan penyuapan yang disebut berkaitan dengan pengondisian sejumlah paket pekerjaan di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Sebuah video yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait penanganan pengaduan masyarakat (Dumas) di wilayah hukum Polres Nias Selatan viral di media sosial.
Dalam rekaman tersebut, sejumlah orang yang menyebut diri mereka dari Dumas Amal Nias Selatan bersama GMKI Telukdalam mempertanyakan kejelasan proses hukum atas persoalan yang mereka laporkan. Sorotan utama mereka tertuju pada kapal tongkang dan kayu gelondongan yang disebut berkaitan dengan barang bukti.
