TINTAJURNALISNEWS –Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan terkait operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Purbaya menyatakan, Kementerian Keuangan menghormati sepenuhnya kewenangan KPK sebagai lembaga penegak hukum dalam menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat negara.
“Kami menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dan tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apa pun. Penegakan hukum harus berjalan secara independen,” ujar Purbaya dalam pernyataan resminya kepada media.
Ia menegaskan, langkah KPK tersebut harus dijadikan momentum untuk memperkuat tata kelola dan integritas di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Menurut Purbaya, Kemenkeu berkomitmen mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi dan akan terus melakukan pembenahan internal guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
“Kejadian ini menjadi pengingat penting bagi seluruh jajaran untuk menjaga integritas, profesionalisme, serta menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Purbaya juga memastikan bahwa Kementerian Keuangan siap bersikap kooperatif dan terbuka apabila dibutuhkan keterangan atau dukungan data dalam proses hukum yang sedang ditangani KPK.
Polda Metro Jaya menegaskan bahwa Kasat Resnarkoba Polres Tangerang Selatan tidak terlibat dalam perkara kepemilikan dan dugaan peredaran 200 cartridge etomidate yang saat ini ditangani Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipid Narkoba) Bareskrim Polri.
Komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas dugaan praktik perjudian di Provinsi Kepulauan Riau kembali menjadi sorotan. Di tengah gencarnya pengungkapan berbagai kasus perjudian, Gelper Sky Game yang berlokasi di lantai II SNL Food, kawasan Tanjung Uma, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, disebut-sebut masih beroperasi dan terus memantik perhatian publik.
Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya berhasil mengungkap dugaan sindikat propaganda digital yang diduga memproduksi dan menyebarkan konten hoaks, fitnah, serta provokasi secara terorganisir melalui media sosial.
Maraknya peredaran rokok merek R7 Bold yang diduga tanpa dilekati pita cukai Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau kembali memicu sorotan publik. Di tengah masih bebasnya produk tersebut beredar di berbagai warung dan kios, muncul desakan agar aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dugaan adanya aktor yang mengendalikan jaringan distribusi rokok ilegal tersebut
