Plt. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo
TINTAJURNALISNEWS —Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Pemerintah Provinsi Riau pada Senin malam (3/11/2025). Dalam kegiatan itu, sejumlah pihak diamankan dan kini sedang menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Plt. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, operasi tersebut dilakukan setelah lembaga antirasuah menerima laporan dugaan transaksi suap yang melibatkan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
“Benar, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan terhadap penyelenggara negara di wilayah Provinsi Riau. Saat ini beberapa pihak sudah diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Budi dalam keterangan resmi yang disampaikan di Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Dalam operasi itu, penyidik KPK turut mengamankan barang bukti uang tunai dalam pecahan rupiah dan valuta asing. Nilainya masih dalam proses perhitungan oleh tim penyidik. “Uang tunai diamankan sebagai bukti awal. Tim masih menghitung jumlah pastinya,” jelas Budi.
Selain uang, sejumlah dokumen dan barang elektronik juga ikut disita untuk memperkuat bukti permulaan.
KPK belum mengumumkan secara rinci jumlah dan identitas pihak yang diamankan. Namun, Budi memastikan bahwa para pihak yang terjaring OTT telah dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan pendahuluan.
“Sebagaimana mekanisme penanganan perkara di KPK, tim memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang diamankan,” tambahnya.
Dugaan awal yang ditangani KPK berkaitan dengan pemberian hadiah atau janji dalam pengadaan proyek di lingkungan Pemprov Riau, khususnya di sektor pekerjaan umum dan infrastruktur. Namun, KPK menegaskan bahwa detail kasus, termasuk pihak-pihak yang berperan, baru akan dijelaskan setelah konferensi pers resmi.
“Segala perkembangan akan kami sampaikan secara terbuka melalui konferensi pers setelah proses pemeriksaan awal selesai,” tegas Budi.
Melalui kegiatan OTT ini, KPK kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di daerah. Lembaga tersebut menilai integritas kepala daerah dan pejabat publik merupakan faktor penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih.
“KPK mengingatkan seluruh kepala daerah dan pejabat publik agar menjauhi praktik korupsi. Kami akan terus bertindak tegas tanpa pandang bulu,” ujar Budi.
Kasus ini menjadi momentum penting bagi seluruh pemerintah daerah, termasuk di wilayah Kepulauan Riau dan Tanjungpinang, untuk menegakkan prinsip transparansi dalam pengelolaan proyek serta memperkuat sistem pengawasan internal. Langkah ini dinilai penting agar potensi penyalahgunaan wewenang bisa dicegah sejak dini.
