Asisten Deputi Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Haryadi
TINTAJURNALISNEWS –Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya meningkatkan capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2025.
Asisten Deputi Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Haryadi, menyampaikan bahwa IDI memiliki posisi strategis sebagai instrumen utama dalam perencanaan pembangunan politik nasional maupun daerah.
“Indeks Demokrasi Indonesia bukan sekadar angka statistik, tetapi merupakan cerminan dari kualitas kehidupan politik dan partisipasi masyarakat di seluruh provinsi. Karena itu, seluruh unsur pemerintah daerah perlu berkomitmen menjaga dan meningkatkan capaian IDI setiap tahunnya,” ujar Haryadi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Optimalisasi Pengukuran IDI Tingkat Provinsi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendagri.
Lebih lanjut, Haryadi menekankan bahwa peningkatan capaian IDI harus diiringi dengan penguatan tata kelola dan peningkatan partisipasi publik.
“Optimalisasi pengukuran IDI memerlukan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta dukungan masyarakat sipil agar pembangunan politik yang demokratis dapat terwujud secara nyata,” tambahnya.
Data menunjukkan, pada tahun 2024 capaian IDI nasional meningkat dengan skor 79,81, sementara rata-rata capaian di tingkat provinsi mencapai 78,50, naik 1,29 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2025, pengukuran akan diperluas ke 38 provinsi, termasuk empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua: Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
Kemenko Polhukam menegaskan bahwa penguatan sinergi antarlevel pemerintahan menjadi kunci utama keberhasilan peningkatan IDI. Kolaborasi yang solid antara pusat dan daerah dinilai sebagai fondasi penting untuk mewujudkan pembangunan politik yang demokratis, inklusif, dan berkelanjutan.
Sumber: Siaran Pers Kemenko Polhukam
