TINTAJURNALISNEWS —Penertiban aktivitas tambang pasir ilegal yang dilakukan Polres Bintan menuai sorotan publik. Masyarakat menilai langkah tersebut baru dilakukan setelah kerusakan lingkungan terlanjur meluas di berbagai titik.
Sejumlah lokasi di Bintan kini tampak dipenuhi lubang-lubang besar bekas galian yang ditinggalkan tanpa pemulihan. Cekungan-cekungan berisi air itu bukan hanya mengubah bentang alam, tetapi juga menimbulkan potensi bahaya, terutama pada musim hujan ketika air meluap dan tanah di sekitarnya rawan longsor.
Aktivitas tambang ilegal dinilai telah lama berlangsung tanpa pengawasan ketat, sehingga para pelaku leluasa memperluas area galian. Bekas aktivitas tersebut menyebabkan hilangnya vegetasi, ketidakstabilan tanah, serta penurunan kualitas lingkungan di sekitar kawasan terdampak.
Kerusakan yang sudah meluas memunculkan penilaian bahwa penertiban aparat dilakukan terlambat. Publik menilai seharusnya pengawasan dan tindakan dilakukan sejak awal agar tidak menimbulkan dampak ekologis sebesar yang tampak saat ini.
Merespons kondisi tersebut, berbagai kalangan mendorong adanya langkah pemulihan lingkungan secara bertahap serta penguatan pengawasan lintas instansi. Kolaborasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan dinas lingkungan hidup dinilai penting untuk memastikan praktik tambang ilegal tidak kembali terjadi dan kerusakan yang ada dapat diminimalkan.
Perbedaan hasil pemeriksaan tempat permainan elektronik (gelper) di wilayah Kepulauan Riau dengan penindakan Bareskrim Polri di Batam memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Sebelumnya, sejumlah pemeriksaan oleh jajaran kepolisian daerah disebut tidak menemukan unsur perjudian. Namun, ketika Bareskrim Polri turun langsung, penindakan terhadap dugaan perjudian kasino di salah satu tempat hiburan Batam justru berujung pada pengamanan ratusan orang.
PT Adil Utama menyampaikan hak jawab sekaligus bantahan atas pemberitaan mengenai laporan pengaduan Riau Corruption Watch (RCW) kepada Kejaksaan Agung terkait dugaan suap dan pengondisian sejumlah paket pekerjaan di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dengan nilai yang disebut mencapai sekitar Rp1,5 triliun.
Riau Corruption Watch (RCW) melaporkan dugaan penyuapan yang disebut berkaitan dengan pengondisian sejumlah paket pekerjaan di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Sebuah video yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait penanganan pengaduan masyarakat (Dumas) di wilayah hukum Polres Nias Selatan viral di media sosial.
Dalam rekaman tersebut, sejumlah orang yang menyebut diri mereka dari Dumas Amal Nias Selatan bersama GMKI Telukdalam mempertanyakan kejelasan proses hukum atas persoalan yang mereka laporkan. Sorotan utama mereka tertuju pada kapal tongkang dan kayu gelondongan yang disebut berkaitan dengan barang bukti.
