Bintan

Sejumlah lokasi di Bintan kini tampak dipenuhi lubang-lubang besar bekas galian yang ditinggalkan tanpa pemulihan. Cekungan-cekungan berisi air itu bukan hanya mengubah bentang alam, tetapi juga menimbulkan potensi bahaya, terutama pada musim hujan ketika air meluap dan tanah di sekitarnya rawan longsor.

Komisi III DPRD Kepulauan Riau melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap dugaan aktivitas tambang pasir ilegal di Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, pada Rabu (26/11/2025), memicu sorotan tajam dari publik.

Sidak yang diharapkan memperkuat fungsi pengawasan legislatif justru dinilai tidak objektif karena hanya menyasar satu lokasi, sementara titik-titik lain yang diduga memiliki aktivitas serupa tidak ikut diperiksa.

Pelaku penambangan ilegal, Dinas ESDM Provinsi Kepri, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Pemerintah Kabupaten Bintan, serta Aparat Penegak Hukum diminta pertanggungjawaban atas kerusakan yang terjadi. Pasalnya, jejak aktivitas tambang ilegal ini tampak dibiarkan tanpa pemulihan, sementara dampak lingkungannya mulai dirasakan masyarakat sekitar.

Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa aktivitas penggalian dan pengangkutan pasir masih berlangsung. Mesin penyedot pasir terlihat beroperasi, sementara kendaraan angkut keluar masuk lokasi tanpa hambatan. Situasi ini menampilkan gambaran bahwa kegiatan tersebut berjalan seperti rutinitas yang terus berlanjut.

Tambang pasir ilegal di kawasan Simpang Gesek hingga Kampung Banjar, Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, kini memasuki fase yang semakin berani dan tak terkendali.

Pengangkut Limbah Kulit Ari Kelapa Diberi Peringatan: Polsek Bintan Utara Minta CV Nusantara Coco Perbaiki Sistem Pengangkutan

Masalah di Pertamina Tanjung Uban-Bintan, Sosialisasi Malah Digelar di Batam: Warga Pertanyakan Transparansi

TINTAJURNALISNEWS —Aktivitas pengangkutan limbah kulit ari kelapa milik PT Bionesia…