TINTAJURNALISNEWS –Kepulauan Riau kembali menjadi ladang subur bagi peredaran rokok ilegal. Bukan hanya satu atau dua merek, tapi kini berbagai varian terus berganti wajah, tanpa ada tanda-tanda perlambatan.
Setelah Hmind sebelumnya ramai diperbincangkan, muncul tiga nama baru: PSG, UFO Mind, dan UFO Bold. Semua ditemukan beredar luas tanpa pita cukai resmi, dan dijual terang-terangan di berbagai wilayah.
Situasi ini menimbulkan satu pertanyaan besar: “Mengapa mafia rokok ilegal tampak lebih terorganisir, lebih berani, dan lebih stabil dibanding negara?”
Pemerintah pusat melalui berbagai kementerian dan instansi resmi menyebut kerugian negara akibat rokok ilegal mencapai triliunan rupiah per tahun. Sektor cukai tembakau sendiri merupakan salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara.
Namun ketika rokok tanpa cukai masih bisa dijual secara terbuka, klaim kerugian negara menjadi paradoks. Jika kerugiannya besar, mengapa langkah penindakan nyaris tidak terdengar?
Jaringan rokok ilegal terlihat begitu sistematis:
Masuk melalui pelabuhan-pelabuhan kecil
Disebar melalui gudang-gudang tersembunyi
Sampai ke tangan pengecer tanpa hambatan
Di sisi lain, penegakan hukum berjalan sporadis. Operasi yang dilakukan lebih banyak menyasar pengecer kecil ketimbang penyedia besar. Mafia tampak bekerja dalam senyap tapi efektif, sementara negara terdengar dalam wacana, tapi sunyi dalam tindakan.
Nama-nama rokok ilegal yang terus berganti menunjukkan satu hal: jaringan distribusinya tetap hidup dan nyaris tak terganggu. Jika satu merek ditekan, tiga merek baru muncul. Ini mengindikasikan ketiadaan efek jera dan absennya penindakan menyeluruh.
Aparat penegak hukum dan otoritas pengawasan seperti Bea Cukai belum menunjukkan langkah menyentuh pemain utama. Isu soal “koordinasi” di lapangan, meski belum terbukti secara publik, menambah kesan adanya kompromi diam-diam yang melemahkan penegakan hukum.
Tanpa transparansi dan tindakan nyata, wajar jika publik menilai mafia lebih berani daripada negara. Jika benar rokok ilegal merugikan negara, maka negara harus bertindak seperti pihak yang benar-benar dirugikan: berani, tegas, dan menyentuh dalang utamanya, bukan sekadar menindak pengecer.
Sejarah akan menuliskan: Di satu masa, mafia rokok ilegal lebih cepat bertindak dibanding negara yang seharusnya menjaga hukum dan uang rakyat.
Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) yang diduga berlangsung di kawasan Desa Citorek, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten, kembali menjadi sorotan. Di tengah komitmen pemerintah memberantas pertambangan ilegal, aktivitas yang diduga melanggar hukum tersebut disebut masih berlangsung dan bahkan ditengarai telah menimbulkan kerusakan lingkungan hingga mengancam keselamatan masyarakat.
Pernyataan Kapolsek Lubuk Baja, Kompol Deni Langie, yang menyatakan tidak ditemukan unsur perjudian dalam razia di salah satu gelanggang permainan (gelper) di wilayah hukumnya memunculkan beragam tanggapan di tengah masyarakat. Pernyataan tersebut dinilai sebagai bagian dari hasil pemeriksaan di lapangan, namun sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana ruang lingkup pemeriksaan yang telah dilakukan.
Perkara dugaan pencurian atau penggelapan besi scrap (besi tua) sebanyak kurang lebih 49 ton di kawasan PT Bintan Alumina Indonesia (BAI), Galang Batang, Kabupaten Bintan, hingga kini masih menjadi perhatian publik.
Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika terus menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari adanya keluarga yang secara sukarela menyerahkan anggota keluarganya ke Polsek Kepenuhan, Polres Rokan Hulu, untuk mengikuti program pembinaan dan pemulihan tanpa melalui proses pemidanaan.
