TINTAJURNALISNEWS –Pernyataan tegas Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, terkait pemberantasan rokok ilegal yang disampaikan pada 23 September 2025 lalu kembali menjadi sorotan. Pasalnya, hingga pertengahan 2026, peredaran rokok yang diduga tanpa pita cukai resmi masih marak ditemukan di berbagai wilayah Kepulauan Riau.
Dalam pernyataannya yang dipublikasikan melalui kanal resmi Kementerian Keuangan RI, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah telah mengantongi data para pelaku yang terlibat dalam peredaran rokok ilegal dan akan segera melakukan tindakan hukum.
“Nanti mulai ada, kan sudah kedeteksi siapa-siapa yang jual. Kita akan mulai tangkapin. Jadi yang masih mau jual harus berhenti, jangan jual lagi,” tegas Purbaya kala itu.
Tak hanya itu, Purbaya juga menyebut pihaknya akan melakukan penelusuran hingga ke tingkat pemasok dan melakukan pemeriksaan secara acak terhadap lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran rokok ilegal.
Namun, hampir satu tahun setelah pernyataan tersebut disampaikan, kondisi di lapangan justru memunculkan sejumlah pertanyaan. Berbagai merek rokok yang diduga beredar tanpa pita cukai resmi masih dapat ditemukan dengan relatif mudah di sejumlah wilayah Kepulauan Riau.
Beberapa merek yang kerap disebut dalam temuan lapangan antara lain HMind, Menchester, UFO, dan PSG. Merek-merek tersebut selama ini kerap dikaitkan dengan peredaran rokok ilegal di Batam dan Kepri. Namun hingga kini, belum terdapat penjelasan resmi yang secara terbuka mengungkap asal-usul produsen maupun jaringan distribusi dari merek-merek tersebut.
Fakta tersebut memunculkan tanda tanya besar mengenai efektivitas pengawasan dan penindakan yang selama ini dilakukan. Jika pemerintah mengaku telah mengetahui para pelaku penjualan dan jaringan distribusinya sejak 2025, mengapa hingga kini peredaran rokok ilegal masih terlihat begitu masif?
Apakah operasi penindakan yang dijanjikan belum berjalan optimal? Ataukah terdapat kendala yang menyebabkan rantai distribusi rokok ilegal belum berhasil diputus?
Berbagai pihak mempertanyakan sejauh mana realisasi komitmen pemerintah dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Pasalnya, hingga saat ini produk-produk yang diduga tanpa pita cukai masih ditemukan beredar di sejumlah titik penjualan. Karena itu, transparansi terkait jumlah penindakan, penyitaan barang, hingga pengungkapan jaringan distribusi dinilai penting untuk diketahui publik.
Peredaran rokok ilegal sendiri bukan hanya berdampak terhadap potensi kehilangan penerimaan negara dari sektor cukai, tetapi juga berpotensi menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang menjalankan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.
Ironisnya, ancaman penindakan yang pernah disampaikan secara terbuka oleh Menteri Keuangan pada 2025 lalu belum menunjukkan dampak signifikan terhadap peredaran rokok ilegal yang masih ditemukan hingga saat ini. Kondisi tersebut membuat komitmen pemberantasan rokok ilegal kembali dipertanyakan.
Kini perhatian tertuju pada langkah nyata aparat dan instansi terkait. Publik menunggu jawaban atas berbagai pertanyaan yang belum terjawab, termasuk siapa sebenarnya pihak yang memproduksi dan mendistribusikan merek-merek rokok yang selama ini dikaitkan dengan peredaran rokok ilegal di Kepri.
Satu hal yang masih menjadi tanda tanya besar, jika para pelaku dan jaringan peredaran telah terdeteksi sejak lama, mengapa rokok ilegal merek HMind, Menchester, UFO, dan PSG masih terus beredar hingga hari ini?
