TINTAJURNALISNEWS –Lagi-lagi, Kepulauan Riau kembali dibanjiri rokok ilegal. Setelah sebelumnya merek HD dan OFO menjadi sorotan, kini muncul varian baru: PSG, UFO Mind, dan UFO Bold. Peredaran rokok tanpa pita cukai ini bukan lagi sekadar sembunyi-sembunyi, tetapi seolah berlangsung terang-terangan menandakan adanya kelumpuhan penegakan hukum di lapangan.
Batam dan Tanjungpinang yang dikenal sebagai gerbang masuk distribusi logistik nasional kini juga tampak menjadi surganya barang ilegal, khususnya rokok tanpa cukai. Munculnya merek-merek baru ini menjadi tamparan keras bagi Bea Cukai dan aparat penegak hukum lainnya. Bagaimana mungkin produk yang jelas melanggar aturan ini terus muncul dan beredar tanpa hambatan berarti?
Meski razia sering digembar-gemborkan, nyatanya tidak membuat para pemain rokok ilegal jera. Apakah razia itu sekadar formalitas tanpa ketegasan? Faktanya, dari tahun ke tahun, bukan berkurang, justru produk rokok ilegal terus bertambah—baik dari jumlah, jenis, maupun wilayah distribusinya.
Pertanyaan besar pun mengemuka: Apakah aparat hanya gencar menyasar pengecer kecil, namun membiarkan aktor-aktor besar tetap bebas bergerak? Adakah upeti diam-diam yang membuat penindakan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas?
Masyarakat mendambakan ketegasan dan integritas dari aparat penegak hukum, bukan sekadar aksi sesaat yang tak menyentuh akar persoalan. Negara rugi, generasi bangsa dirusak, tapi rokok ilegal terus diproduksi. Siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Jangan-jangan, rokok ilegal sudah jadi ‘raja’ baru di Kepri, sementara hukum hanya sekadar ‘pelayan’ tanpa kuasa.
Upaya pencarian terhadap rombongan yang terdiri dari lima jurnalis dan tiga kru kapal yang dilaporkan hilang kontak terus dilakukan. Pemerintah melalui TNI Angkatan Laut (TNI AL) telah mengerahkan sejumlah unsur untuk melakukan pencarian di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten, sekitar kawasan Gunung Anak Krakatau, yang diduga menjadi lokasi terakhir keberadaan rombongan tersebut.
Pemerintah terus mendorong penguatan inklusi dan literasi keuangan masyarakat dengan memperluas akses terhadap layanan perbankan. Salah satu arah kebijakan yang dibahas adalah mendorong agar seluruh penduduk Indonesia memiliki rekening perbankan.
BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga didesak melakukan pemeriksaan terhadap SPBU 65.748.003 di Jalan Lintas Maliku–Bahaur, Desa Purwodadi, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Desakan ini berkaitan dengan dugaan penyaluran BBM dalam jumlah besar di luar waktu operasional.
