Foto di Aula Prona, Jakarta
TintaJurnalisNews –Memasuki tahun anggaran 2025, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya penyusunan anggaran yang berorientasi pada program teknis yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal ini disampaikan Nusron dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang digelar di Aula Prona, Jakarta, Kamis (9/1/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Nusron meminta jajarannya untuk mengurangi anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan seperti rapat dan bimbingan teknis, dan sebaliknya, memprioritaskan program seperti penyelesaian kasus pertanahan, peningkatan pelayanan, serta penguatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
“Saya maunya anggaran-anggaran untuk rapat, bimbingan teknis itu dikurangi. RDTR-nya ditambah, kasus pertanahannya selesai, pelayanannya ditingkatkan lagi,” ujar Nusron dengan tegas usai mendengarkan paparan capaian program dan rencana kerja dari para pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Sejak awal masa jabatannya, Nusron Wahid menaruh perhatian besar pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan layanan publik di Kementerian ATR/BPN. Ia berharap anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kedua aspek tersebut.
“Anggaran yang ada benar-benar dimanfaatkan untuk mengoptimalkan peningkatan sistem layanan dan sumber daya manusia kita,” tambahnya.
Rapat ini diawali dengan laporan capaian program tahun 2024, rencana penggunaan anggaran tahun 2025, serta target-target yang ingin dicapai di tahun mendatang oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama. Menteri Nusron kemudian memberikan pandangan, masukan, serta evaluasi terhadap program yang telah dan akan dilaksanakan.
Dengan langkah ini, diharapkan Kementerian ATR/BPN dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menyelesaikan berbagai permasalahan pertanahan yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Sumber: Kementerian ATR/BPN
