TINTAJURNALISNEWS –Belum adanya penjelasan resmi pasca sidak dugaan penambangan pasir ilegal di wilayah Nikoi, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, yang diduga berlangsung pada Jumat, 23 Januari 2026, menuai perhatian berbagai pihak.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Lami Kepri, Datok Agus Ramdah, menegaskan bahwa keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum, terutama ketika informasi sidak telah beredar luas di tengah masyarakat.
Menurutnya, informasi yang berkembang perlu diimbangi dengan penjelasan resmi dari aparat penegak hukum agar tidak memunculkan spekulasi publik.
“Ketika sudah beredar informasi adanya sidak dan pengamanan peralatan, maka wajar jika publik menunggu kejelasan tindak lanjutnya. Apakah ada pemeriksaan lanjutan, penahanan, atau langkah hukum lainnya,” ujar Datok Agus.
Ia menilai, penanganan dugaan penambangan pasir ilegal seharusnya disampaikan secara terbuka, khususnya terkait hasil sidak dan status hukum pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas tersebut.
“Transparansi diperlukan agar masyarakat memahami bahwa proses hukum berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persepsi yang keliru,” katanya.
Datok Agus juga menekankan bahwa aktivitas penambangan pasir ilegal memiliki dampak yang luas, baik terhadap lingkungan maupun tata kelola wilayah, sehingga penindakannya tidak cukup hanya berhenti pada tindakan awal di lapangan.
“Yang terpenting adalah kepastian hukum. Jika memang ada pelanggaran, maka mekanisme penanganannya perlu dijelaskan secara jelas kepada publik,” ucapnya.
Ia berharap aparat penegak hukum dapat segera memberikan penjelasan resmi terkait hasil sidak tersebut agar informasi yang berkembang di masyarakat memiliki rujukan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kejelasan informasi akan membantu menjaga kepercayaan publik dan mencegah munculnya berbagai tafsir,” pungkas Datok Agus.
Komitmen Presiden Republik Indonesia dalam memberantas praktik pertambangan ilegal terus digaungkan di berbagai daerah. Namun, kondisi berbeda disebut masih terjadi di Kabupaten Bintan. Dugaan aktivitas penambangan pasir darat tanpa izin di sejumlah lokasi dinilai masih berlangsung dan memicu keprihatinan masyarakat.
Persoalan tunda bayar anggaran proyek Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Lingga hingga kini masih menjadi perhatian. Sejumlah kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak mengaku belum menerima pelunasan pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Lingga.
Ketua Gerakan Anak Melayu Negeri Riau (GAMNR), Said Ahmad Syukri atau yang akrab disapa SAS Jhoni, memilih turun langsung ke lapangan dengan menginap di kawasan The Residence Bintan pada Sabtu hingga Minggu (11–12 Juli 2026). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan secara langsung kondisi di lokasi setelah organisasi yang dipimpinnya melaporkan dugaan persoalan saluran di kawasan resort tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Riau.
Dugaan aktivitas penambangan pasir darat ilegal di Kampung Banjar, Galang Batang, Teluk Bakau, kawasan sebelum tower, Kabupaten Bintan, kembali menjadi sorotan publik. Aktivitas yang menurut keterangan warga telah berlangsung cukup lama itu disebut masih terus beroperasi. Di tengah dugaan tersebut, masyarakat mulai mempertanyakan belum adanya tindakan maupun penjelasan resmi dari aparat penegak hukum. Pertanyaan yang kini ramai terdengar di tengah warga pun sederhana, namun menggelitik, “Kok polisi diam, ada apa?”
