Scroll untuk baca artikel
FB-IMG-1763612837739
Iklan Resmi Tinta Jurnalis News
Hubungi Kami via WhatsApp
HUKUM & KRIMINAL

Presiden Prabowo Dorong Komisi Reformasi Polri Wujudkan Supremasi Hukum dan Keadilan

Avatar photo
328
×

Presiden Prabowo Dorong Komisi Reformasi Polri Wujudkan Supremasi Hukum dan Keadilan

Sebarkan artikel ini
Presiden RI, Prabowo Subianto

TINTAJURNALISNEWS —Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan arahan tegas kepada para anggota Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang baru dilantik di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (7/11/2025). Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas kesediaan para tokoh yang tergabung dalam komisi tersebut untuk kembali mengabdi bagi bangsa dan negara.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembentukan komisi ini bertujuan untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap institusi Polri dengan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara. Komisi diharapkan dapat memberikan pandangan objektif terkait kekuatan dan kelemahan yang ada di tubuh Polri guna mendorong peningkatan profesionalisme serta kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum tersebut.

Dalam arahannya, Presiden juga menekankan bahwa unsur Polri yang masih aktif turut dilibatkan dalam proses kajian dan diskusi. Hal ini, menurut Presiden, penting agar hasil evaluasi dapat mencerminkan kondisi faktual di lapangan serta menjadi dasar yang kuat bagi pembenahan institusi secara menyeluruh.

TINTA JURNALIS NEWS

Rill No Hoax | Portal Nasional

👉 Kunjungi & Ikuti Kami untuk update berita terbaru

Menutup arahannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa masyarakat membutuhkan kajian yang objektif dan tajam terhadap berbagai lembaga negara, termasuk Polri. Ia menegaskan bahwa supremasi hukum dan keadilan merupakan fondasi utama dalam membangun bangsa yang kuat dan berdaulat.

“Kita ingin Polri menjadi institusi yang semakin profesional, modern, dan dipercaya rakyat. Supremasi hukum harus menjadi napas dari setiap langkah reformasi,” ujar Presiden Prabowo.

 

HUKUM & KRIMINAL

Polemik yang muncul setelah hasil pemeriksaan salah satu gelanggang permainan (gelper) di wilayah hukum Polsek Lubuk Baja, Kota Batam, terus menjadi perhatian masyarakat. Di tengah beragam tanggapan yang berkembang, publik berharap proses penegakan hukum berjalan secara terbuka, objektif, dan mampu memberikan kepastian yang dapat dipahami semua pihak.

HUKUM & KRIMINAL

Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) yang diduga berlangsung di kawasan Desa Citorek, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten, kembali menjadi sorotan. Di tengah komitmen pemerintah memberantas pertambangan ilegal, aktivitas yang diduga melanggar hukum tersebut disebut masih berlangsung dan bahkan ditengarai telah menimbulkan kerusakan lingkungan hingga mengancam keselamatan masyarakat.

HUKUM & KRIMINAL

Pernyataan Kapolsek Lubuk Baja, Kompol Deni Langie, yang menyatakan tidak ditemukan unsur perjudian dalam razia di salah satu gelanggang permainan (gelper) di wilayah hukumnya memunculkan beragam tanggapan di tengah masyarakat. Pernyataan tersebut dinilai sebagai bagian dari hasil pemeriksaan di lapangan, namun sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana ruang lingkup pemeriksaan yang telah dilakukan.