TINTAJURNALISNEWS –Keterbukaan pengelolaan aset dan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali menjadi sorotan. Sorotan ini tertuju pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan fasilitas dan dukungan operasional pemerintahan.
Biro Umum bertanggung jawab atas rumah jabatan, kendaraan dinas, perlengkapan pimpinan, serta berbagai dukungan administrasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan lingkup tugas yang menyentuh aset dan belanja operasional, transparansi menjadi kunci untuk memastikan akuntabilitas dan kepercayaan publik.
Berdasarkan penelusuran di portal resmi Pemprov Kepri, dokumen keuangan seperti APBD, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan laporan kinerja pemerintah daerah tersedia secara umum. Namun, hingga kini belum ditemukan publikasi yang secara rinci menampilkan aset dan anggaran yang berada langsung di bawah kewenangan Biro Umum, termasuk daftar aset operasional dan rincian belanja internal.
Saat ini, Biro Umum dipimpin oleh Sentot Faisal. Publik menaruh harapan agar di bawah kepemimpinannya, Biro Umum dapat menghadirkan transparansi lebih proaktif, sehingga informasi terkait aset dan anggaran dapat diakses secara mudah tanpa harus melalui mekanisme permohonan khusus.
Secara regulasi, badan publik wajib menyediakan informasi dan memberikannya apabila diminta melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Namun, keterbukaan secara proaktif dinilai memperkuat kepercayaan publik sekaligus menegaskan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
Dorongan terhadap transparansi ini bukan tudingan, melainkan bagian dari fungsi kontrol sosial yang sah dalam sistem pemerintahan demokratis. Penyajian informasi yang jelas dan terbuka justru memperkuat integritas kelembagaan dan menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas publik.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak Biro Umum mengenai kemungkinan penyajian laporan rinci secara terbuka. Media membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Sentot Faisal maupun jajaran terkait untuk memberikan penjelasan secara proporsional.
Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemilik sah anggaran daerah.
