Wamenkeu Suahasil Nazara
TINTAJURNALISNEWS —Pemerintah mencatat realisasi belanja negara hingga 31 Maret 2025 mencapai Rp620,3 triliun atau setara 17,1 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun. Capaian ini menunjukkan kinerja belanja yang mulai mengalami percepatan, terutama pada bulan Maret.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Rabu (30/4), menyampaikan bahwa belanja pemerintah pusat menyumbang Rp413,2 triliun dari total belanja tersebut. Rinciannya, belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) mencapai Rp196,1 triliun, sedangkan belanja non-K/L sebesar Rp217,1 triliun.
“Total belanja pemerintah pusat sampai 31 Maret adalah Rp413,2 triliun. Ini merupakan 15,3 persen dari total APBN, lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 dan 2023,” ujar Suahasil.
Belanja K/L tersebut terdiri dari belanja pegawai Rp79,5 triliun, belanja bantuan sosial Rp38,9 triliun, belanja barang Rp51,8 triliun, serta belanja modal Rp25,9 triliun. Belanja pegawai antara lain mencakup gaji, tunjangan profesi guru, tunjangan kinerja, dan vakasi.
Sementara itu, bantuan sosial disalurkan melalui sejumlah program, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp7,3 triliun, kartu sembako Rp11 triliun, serta iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp11,6 triliun.
Selain itu, Program Indonesia Pintar (PIP) mendapatkan alokasi Rp1,5 triliun dan KIP Kuliah sebesar Rp6,7 triliun. Pemerintah juga menyalurkan Rp800 miliar untuk asistensi dan rehabilitasi sosial, termasuk bantuan permakanan bagi lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan korban bencana.
Belanja modal tercatat meningkat signifikan dari Rp3,1 triliun pada Februari menjadi Rp25,9 triliun per akhir Maret 2025. Dana tersebut dimanfaatkan untuk pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp22,3 triliun, pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp2,5 triliun, serta rehabilitasi gedung dan bangunan sebesar Rp900 miliar.
Adapun belanja barang melonjak dari Rp18,3 triliun dalam dua bulan pertama menjadi Rp51,8 triliun hingga akhir Maret 2025.
Untuk belanja non-K/L, alokasi Rp217,1 triliun digunakan antara lain untuk pembayaran pensiun sebesar Rp58,9 triliun serta subsidi energi dan pupuk sebesar Rp32,4 triliun. Subsidi ini meliputi BBM sebanyak 2.906,7 kiloliter, LPG 3 kg sebesar 1,368 juta kilogram, listrik bagi 41,9 juta pelanggan, dan pupuk sebanyak 1,7 juta ton.
“Kita harapkan ini menciptakan efek berganda (multiplier effect). Dengan belanja yang cukup besar di bulan Maret, kami berharap dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I tahun 2025,” pungkas Wamenkeu Suahasil.
Sumber: Kemkeu RI
