TINTAJURNALISNEWS –Tokoh Melayu Kepulauan Riau, Datok Huzrin Hood, mengimbau seluruh elemen masyarakat Melayu di Provinsi Kepulauan Riau untuk tetap solid dan tidak terpecah dalam mendukung perjuangan Rury Afriansyah terkait perobohan Hotel Purajaya.
Imbauan tersebut disampaikan menyusul adanya indikasi upaya-upaya yang dinilai ingin mengganggu keutuhan sikap masyarakat Melayu yang selama ini konsisten memperjuangkan keadilan atas perobohan Hotel Purajaya, milik Rury Afriansyah.
Ketua Dewan Majelis Rakyat Kepulauan Riau (MRKR) itu menegaskan, dukungan terhadap Rury Afriansyah merupakan sikap resmi lembaga adat. Bahkan, kata dia, Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepulauan Riau telah menyampaikan komitmen tersebut langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
“Saudara Rury Afriansyah secara resmi telah diangkat sebagai Panglima Majelis Rakyat Kepulauan Riau. Tujuannya agar lembaga ini dapat digunakan untuk memperjuangkan haknya, dan itu sepenuhnya didukung oleh LAM,” ujar Datok Huzrin Hood kepada media, Selasa (3/2/2026).
Ia menjelaskan, pada akhir tahun lalu LAM Kepulauan Riau juga telah secara resmi menyatakan dukungan untuk menuntaskan kasus perobohan Hotel Purajaya, sekaligus memberikan mandat kepada pengurus terkait untuk membantu penyelesaian persoalan tersebut.
Menurut Huzrin, perobohan hotel tanpa adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap merupakan bentuk kezaliman yang tidak bisa ditoleransi. Oleh karena itu, seluruh elemen Melayu harus ikut merasakan penderitaan yang dialami Rury Afriansyah sebagai tokoh muda Melayu yang menjadi korban.
“Tindakan perobohan hotel tanpa putusan pengadilan adalah kezaliman. Ini telah menjadi tuntutan lembaga, dalam hal ini MRKR yang didukung penuh oleh LAM,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, Rury Afriansyah telah ditabalkan sebagai Panglima Utama MRKR, yang menjadi salah satu elemen penting dalam pergerakan sosial dan budaya Melayu di Kepulauan Riau.
Datok Huzrin Hood juga mengingatkan agar masyarakat Melayu tidak mudah diadu domba. Ia mengajak seluruh elemen LAM untuk melawan segala bentuk ketidakadilan, termasuk melalui penyampaian informasi dan konten berbasis kelembagaan.
“Marilah kita ikuti surat LAM yang disampaikan kepada Presiden Prabowo. Bahwa masyarakat Melayu merasakan sakit karena diperlakukan tidak bermarwah. Kita jangan mau diadu domba. Orang LAM harus melawan. Salah satu bentuk perlawanan adalah membuat konten atas nama lembaga. Jika dipersoalkan, silakan hadapi lembaga,” tegasnya.
Dalam perkembangan kasus tersebut, perobohan Hotel Purajaya juga dikaitkan dengan dugaan praktik mafia tanah. Komisi III DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Pengawasan terhadap Penegakan Hukum terkait Mafia Tanah telah menaruh perhatian khusus terhadap perkara ini.
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada 26 Februari 2025 memutuskan agar BP Batam melakukan evaluasi terhadap pencabutan lahan dan perobohan bangunan Hotel Purajaya. Selain itu, Mahkamah Agung dan aparat penegak hukum juga diminta memberikan atensi serius terhadap penanganan perkara tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan.
Rury Afriansyah, selaku Direktur PT Dani Tasha Lestari (DTL), perusahaan pemilik dan pengelola Hotel Purajaya, menyatakan bahwa perobohan hotel yang dialaminya tidak terlepas dari praktik mafia tanah.
“Siapa pelaku perobohan tidak perlu saya jelaskan lagi, karena dalam konten media sosial sudah sangat jelas. Ada perusahaan yang melakukan perobohan. Jika dikaitkan dengan hasil RDPU dan surat Wakil Ketua DPR RI Prof. Dr. Sufmi Dasco Ahmad, SH, MH, maka persoalan ini diserahkan kepada Panja Mafia Lahan. Mengapa tidak protes ke DPR RI?” ujarnya.
Sumber: Tim – Editor: TJN
