TINTAJURNALISNEWS —Tokoh masyarakat Kepulauan Riau, Sasjoni, menilai pernyataan Sirajuddin Nur terkait aktivitas cut and fill di kawasan Botania I tidak tepat dan berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.
Menurut Sasjoni, pernyataan tersebut seolah menggambarkan bahwa aktivitas investasi yang berjalan dilakukan tanpa prosedur dan melanggar ketentuan hukum. Padahal, berdasarkan informasi dan fakta yang diketahuinya, seluruh kegiatan pematangan lahan di kawasan tersebut telah melalui mekanisme perizinan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Pernyataan yang menyudutkan investasi tanpa dasar yang kuat itu keliru. Jika memang ada dugaan pelanggaran, seharusnya diserahkan kepada aparat penegak hukum, bukan digiring menjadi opini publik yang menyesatkan,” ujar Sasjoni, Jumat (16/1).
Ia menegaskan bahwa setiap kegiatan pembangunan dan pematangan lahan di Batam wajib tunduk pada ketentuan perizinan yang ditetapkan BP Batam, termasuk regulasi lingkungan dan tata ruang. Jika terdapat kekurangan administratif atau dugaan pelanggaran, mekanisme pengawasan dan penindakan telah diatur secara jelas oleh lembaga berwenang.
Sasjoni juga mengingatkan agar kritik disampaikan secara objektif dan proporsional, bukan dengan membangun narasi yang berpotensi mengganggu iklim investasi. Menurutnya, investasi yang berjalan di Batam dan Kepulauan Riau secara umum telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Banyak tenaga kerja lokal yang terserap, roda ekonomi bergerak, dan pelaku usaha kecil di sekitar kawasan pembangunan ikut merasakan dampaknya. Ini adalah fakta yang tidak bisa diabaikan,” katanya.
Ia menilai, menjaga iklim investasi yang kondusif sama pentingnya dengan memastikan kepatuhan terhadap hukum. Oleh karena itu, Sasjoni mengajak semua pihak untuk mengedepankan jalur hukum dan dialog yang konstruktif apabila terdapat perbedaan pandangan.
“Jangan cepat menghakimi. Negara ini memiliki aparat hukum dan mekanisme pengawasan. Serahkan kepada mereka untuk menilai dan menindak jika memang ditemukan pelanggaran,” tegasnya.
Sasjoni berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh pernyataan sepihak dan tetap memandang investasi sebagai bagian penting dari pembangunan daerah yang berkelanjutan di Kepulauan Riau.
Perbedaan hasil pemeriksaan tempat permainan elektronik (gelper) di wilayah Kepulauan Riau dengan penindakan Bareskrim Polri di Batam memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Sebelumnya, sejumlah pemeriksaan oleh jajaran kepolisian daerah disebut tidak menemukan unsur perjudian. Namun, ketika Bareskrim Polri turun langsung, penindakan terhadap dugaan perjudian kasino di salah satu tempat hiburan Batam justru berujung pada pengamanan ratusan orang.
PT Adil Utama menyampaikan hak jawab sekaligus bantahan atas pemberitaan mengenai laporan pengaduan Riau Corruption Watch (RCW) kepada Kejaksaan Agung terkait dugaan suap dan pengondisian sejumlah paket pekerjaan di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dengan nilai yang disebut mencapai sekitar Rp1,5 triliun.
Riau Corruption Watch (RCW) melaporkan dugaan penyuapan yang disebut berkaitan dengan pengondisian sejumlah paket pekerjaan di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Sebuah video yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait penanganan pengaduan masyarakat (Dumas) di wilayah hukum Polres Nias Selatan viral di media sosial.
Dalam rekaman tersebut, sejumlah orang yang menyebut diri mereka dari Dumas Amal Nias Selatan bersama GMKI Telukdalam mempertanyakan kejelasan proses hukum atas persoalan yang mereka laporkan. Sorotan utama mereka tertuju pada kapal tongkang dan kayu gelondongan yang disebut berkaitan dengan barang bukti.
