TINTAJURNALISNEWS —Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyampaikan laporan langsung kepada Presiden terkait berbagai program pemberdayaan masyarakat dan percepatan pengentasan kemiskinan nasional di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Dalam keterangannya kepada awak media, Cak Imin menjelaskan bahwa Kemenko Pemberdayaan Masyarakat memiliki tanggung jawab melakukan koordinasi, sinergi, pengendalian, sekaligus mendorong enam kementerian dan tiga badan agar seluruh program pemerintah berjalan maksimal dan tepat sasaran.
Ia menegaskan Presiden memberikan perhatian serius terhadap penguatan sektor UMKM dan ekonomi kreatif sebagai salah satu motor penggerak ekonomi masyarakat. Seluruh program yang selama ini telah berjalan dipastikan akan terus dilanjutkan dan diperkuat.
“Presiden akan terus mendorong dan memerintahkan jajaran kementerian serta lembaga agar memfasilitasi UMKM kita untuk tumbuh dan mendapatkan fasilitas,” ujar Cak Imin.
Pemerintah juga disebut terus membuka peluang lebih besar bagi pelaku UMKM dengan memanfaatkan fasilitas milik BUMN maupun kementerian/lembaga sebagai tempat pemasaran, display produk, hingga festival ekonomi kreatif.
Tak hanya itu, pemerintah tahun ini menyiapkan tambahan anggaran khusus untuk mendukung UMKM dan ekonomi kreatif. Cak Imin menyebut pihaknya mengajukan anggaran lebih dari Rp1 triliun guna mempercepat pertumbuhan sektor tersebut.
Selain penguatan ekonomi masyarakat, pemerintah juga fokus pada perlindungan sosial. Menurut Cak Imin, anggaran bantuan sosial dalam APBN saat ini telah mencapai Rp508,2 triliun yang mencakup bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga bantuan iuran jaminan kesehatan nasional.
Dalam pelaksanaannya, subsidi energi juga diarahkan agar lebih tepat sasaran. Pemerintah turut mengintegrasikan seluruh bantuan sosial melalui pembaruan data tunggal sosial ekonomi agar penyaluran bantuan lebih akurat dan efektif.
“Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga konsisten menggunakan data tunggal sosial ekonomi dalam menjalankan seluruh program pemerintah,” katanya.
Lebih lanjut, Cak Imin mengungkapkan terdapat 88 kabupaten/kota yang menjadi prioritas pengentasan kemiskinan nasional. Daerah-daerah tersebut akan menjadi fokus utama kementerian dan lembaga guna mengejar target kemiskinan ekstrem 0 persen pada tahun 2026.
Pemerintah optimistis target tersebut dapat tercapai. Berdasarkan data yang dipaparkan, angka kemiskinan nasional pada 2024 berada di angka 8,57 persen dan turun menjadi 8,25 persen pada 2025. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan kembali turun hingga 7,36 persen pada 2026.
Sementara itu, angka kemiskinan ekstrem yang pada 2024 berada di level 0,99 persen ditargetkan turun maksimal menjadi 0,38 persen tahun ini, bahkan diharapkan mencapai 0 persen pada akhir tahun. Hingga saat ini, angka kemiskinan ekstrem disebut telah berada di kisaran 0,78 persen.
