TINTAJURNALISNEWS —Ketua Gerakan Anak Melayu Negeri Riau (GAMNR) Kota Tanjungpinang, Sasjoni, melontarkan kritik keras terhadap kinerja DPRD Kota Tanjungpinang yang dinilainya belum menunjukkan langkah nyata dalam merespons lonjakan harga kebutuhan pokok yang terus berulang, khususnya menjelang hari besar keagamaan.
Menurut Sasjoni, kondisi tersebut bukan sekadar dinamika pasar, melainkan persoalan kebijakan yang dibiarkan tanpa pengawasan dan intervensi serius dari lembaga legislatif daerah.
“Ini bukan lagi fluktuasi biasa. Ketika harga sembako melonjak terus-menerus dan rakyat semakin tertekan, seharusnya DPRD hadir menjalankan fungsi pengawasan. Namun yang terlihat justru sebaliknya,” ujar Sasjoni, Senin 15/12/25.
Ia mempertanyakan lemahnya respons pemerintah daerah dan DPRD terhadap berbagai hambatan distribusi bahan pangan ke wilayah Kepulauan Riau. Sasjoni menyoroti dugaan pengetatan jalur distribusi antardaerah, termasuk regulasi yang berkaitan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang dinilai berdampak pada keterlambatan pasokan sembako.
“Kepulauan Riau adalah wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada pasokan dari luar. Jika jalur distribusi diperlakukan sama dengan barang komersial biasa, maka yang menjadi korban adalah masyarakat,” katanya.
Sasjoni menegaskan, bahan kebutuhan pokok seharusnya mendapat perlakuan khusus dalam sistem logistik dan kepabeanan, mengingat posisinya yang menyangkut hajat hidup orang banyak. “Sembako itu kebutuhan dasar. Seharusnya ada jalur prioritas agar tidak terhambat di pelabuhan atau proses administrasi. Ini soal perut rakyat, bukan kepentingan bisnis semata,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan keberanian politik DPRD dalam menyuarakan aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat maupun instansi terkait. “Jika DPRD tidak berani menekan pemerintah pusat, tidak turun ke lapangan, dan tidak menyuarakan keresahan rakyat, maka kehadirannya patut dipertanyakan,” tambah Sasjoni.
Melalui GAMNR Kota Tanjungpinang, Sasjoni menyampaikan sejumlah tuntutan kepada DPRD dan Pemerintah Kota Tanjungpinang, antara lain:
1. Pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) harga pangan secara terbuka dan rutin.
2. Evaluasi menyeluruh terhadap jalur distribusi sembako, termasuk dampak regulasi kepabeanan.
3. Pemberlakuan jalur atau prioritas khusus bagi distribusi bahan pangan.
4. Transparansi data stok dan harga sembako kepada publik.
5. Pernyataan sikap resmi DPRD sebagai bentuk tanggung jawab politik kepada masyarakat.
Sasjoni menegaskan, kritik yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan hidup masyarakat kecil, sekaligus pengingat agar lembaga perwakilan rakyat tidak kehilangan kepercayaan publik. “Kami akan terus bersuara. Ini bukan soal kepentingan kelompok, tapi soal keadilan dan keberlangsungan hidup masyarakat,” pungkasnya.
