TINTAJURNALISNEWS –Dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi untuk nelayan di Desa Kuala Tambangan kini mulai mendapat perhatian serius. DPRD Kabupaten Tanah Laut bergerak cepat dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) sekaligus turun langsung ke lapangan pada Senin (26/05/2026) guna menyerap aspirasi masyarakat nelayan dan melakukan investigasi awal terkait pengelolaan SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan).
Kegiatan tersebut dihadiri unsur DPRD Tanah Laut, aparat penegak hukum (APH), instansi pemerintah terkait, serta pihak pengelola SPBUN. Kehadiran rombongan disambut antusias warga dan para nelayan yang rela tidak melaut demi menyampaikan langsung berbagai persoalan yang selama ini mereka alami.
Salah seorang nelayan yang meminta namanya disamarkan mengaku lega karena pemerintah akhirnya turun langsung mendengar kondisi di lapangan.
“Kami sengaja tidak melaut hari ini karena mendapat kabar DPRD datang ke desa. Kami bersyukur akhirnya bisa menyampaikan keluhan secara langsung,” ujarnya kepada Tim Tinta Jurnalis News.
Dalam investigasi tersebut, DPRD bersama APH melakukan dialog terbuka dengan para nelayan terkait mekanisme penyaluran BBM subsidi, penggunaan barcode, hingga pengelolaan logbook penerimaan BBM.
Dari hasil sementara yang diperoleh di lapangan, sejumlah nelayan mengaku barcode dan logbook yang seharusnya berada di tangan penerima subsidi justru tidak mereka kuasai.
“Barcode itu bukan kami yang pegang, logbook juga tidak berada di tangan nelayan. Setahu kami semuanya dipegang admin pengelola SPBUN,” ungkap salah seorang nelayan di hadapan tim investigasi.
Nelayan lainnya berinisial H menjelaskan bahwa selama ini mereka tidak memahami secara utuh mekanisme resmi penyaluran BBM subsidi.
“Seharusnya nelayan sendiri yang memegang barcode dan mencatat jumlah BBM yang diterima di logbook. Tapi kenyataannya kami tidak seperti itu. Ada yang dapat 60 liter, ada juga yang cuma 30 liter saat BBM datang,” katanya.
Situasi tersebut memunculkan dugaan adanya ketidakteraturan dalam sistem distribusi BBM subsidi yang diperuntukkan bagi nelayan kecil. Masyarakat berharap investigasi yang dilakukan DPRD, APH, Pertamina, dan BPH Migas dapat berjalan transparan dan objektif.
Warga meminta apabila ditemukan adanya penyimpangan maupun manipulasi data, maka proses hukum harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu.
“Kami hanya masyarakat kecil yang mencari nafkah di laut. Kalau memang ada penyalahgunaan BBM subsidi, kami berharap aparat benar-benar menindak secara adil,” ujar warga lainnya.
Dalam proses pendalaman kasus ini, dugaan pelanggaran yang mencuat berpotensi berkaitan dengan sejumlah ketentuan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terkait penyalahgunaan distribusi BBM subsidi, serta aturan pidana lain apabila ditemukan unsur manipulasi data, penguasaan barcode tanpa hak, hingga dugaan penggelapan.
Selain persoalan distribusi BBM, sejumlah warga juga menyampaikan penolakan terhadap pola pengelolaan SPBUN saat ini. Mereka meminta pemerintah daerah bersama pihak terkait melakukan evaluasi menyeluruh agar persoalan yang disebut telah berlangsung bertahun-tahun itu tidak terus berulang.
“Kami ingin ada perubahan nyata. Masalah ini sudah lama terjadi dan sering menimbulkan ketegangan di masyarakat setiap kali BBM datang,” ungkap seorang warga.
Sebagian masyarakat juga mengaku khawatir untuk berbicara secara terbuka karena takut mendapat tekanan maupun intimidasi dari pihak tertentu.
“Kami takut kalau terlalu banyak bicara justru kami yang dipermasalahkan. Kami hanya berharap pemerintah benar-benar melindungi masyarakat kecil,” ujar warga lainnya.
Kegiatan investigasi dan tatap muka tersebut berlangsung sekitar dua jam dalam suasana aman dan kondusif. Para nelayan berharap langkah DPRD Tanah Laut bersama pihak terkait tidak berhenti pada tahap pemeriksaan lapangan semata, melainkan benar-benar menghasilkan solusi konkret demi terciptanya distribusi BBM subsidi yang adil, transparan, dan tepat sasaran bagi masyarakat nelayan.
Tim Tinta Jurnalis News akan terus memantau perkembangan penanganan persoalan ini hingga adanya kejelasan hasil investigasi dari pihak terkait.
