Berbagai keluhan yang selama ini dirasakan nelayan di Muara Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, akhirnya mulai terungkap ke permukaan. Mulai dari sulitnya memperoleh BBM subsidi, lambannya pengurusan dokumen kapal, hingga dugaan ketidaksesuaian penyaluran BBM menjadi persoalan yang dikeluhkan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari hasil laut.
BPH Migas
Diduga Ada Praktik Pelangsiran Solar Subsidi, Warga Keluhkan Sulitnya Mendapat BBM di SPBU Simpang Tiga Ferry Batulicin
Dugaan praktik pelangsiran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Bio Solar di SPBU Nomor 64.721.14 Simpang Tiga Pelabuhan Ferry Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, kembali menjadi sorotan masyarakat. Kondisi antrean kendaraan yang panjang hampir setiap hari memunculkan keluhan warga yang mengaku semakin sulit memperoleh solar subsidi.
Pengelola SPBUN Dinilai Kebal Hukum, Nelayan Kuala Tambangan Desak Audit Menyeluruh Distribusi BBM Subsidi
Dugaan permasalahan dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bagi nelayan kembali menjadi sorotan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Sejumlah nelayan Desa Kuala Tambangan mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, serta aparat penegak hukum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap operasional SPBUN 68.708.003 yang melayani kebutuhan BBM subsidi bagi nelayan setempat.
DPRD Tanah Laut Turun Langsung ke Kuala Tambangan, Dugaan Penyimpangan BBM Subsidi Nelayan Mulai Diusut
Dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi untuk nelayan di Desa Kuala Tambangan kini mulai mendapat perhatian serius. DPRD Kabupaten Tanah Laut bergerak cepat dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) sekaligus turun langsung ke lapangan pada Senin (26/05/2026) guna menyerap aspirasi masyarakat nelayan dan melakukan investigasi awal terkait pengelolaan SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan).
Diduga Hindari Konfirmasi Soal Solar Subsidi, Pengelola SPBUN Kuala Tambangan Pilih Arahkan ke Pengacara
Aktivitas penyaluran BBM subsidi di SPBUN Nomor 68.708.003 Desa Kuala Tambangan kembali menjadi sorotan setelah pengelola diduga menghindari konfirmasi dari Tim TJN terkait mekanisme distribusi solar subsidi bagi nelayan, Senin malam (19/05/2026).
