BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga didesak melakukan pemeriksaan terhadap SPBU 65.748.003 di Jalan Lintas Maliku–Bahaur, Desa Purwodadi, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Desakan ini berkaitan dengan dugaan penyaluran BBM dalam jumlah besar di luar waktu operasional.
BPH Migas
SPBU 65.748.001 Pulang Pisau Disorot, Aktivitas BBM Dini Hari dan Klaim “Backup” Tuai Pertanyaan
Penyaluran BBM di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, kembali menjadi sorotan. Aktivitas di SPBU 65.748.001, Jalan Trans Bahaur–Kalawa, Kecamatan Kahayan Hilir, dilaporkan berlangsung pada Rabu dini hari, 2 September 2026 sekitar pukul 02.30 WIB.
Dugaan Pelanggaran SOP di SPBU 64.721.16 Sidomulyo, BPH Migas dan Pertamina Diminta Turun Tangan
Dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) menjadi sorotan di SPBU No. 64.721.16, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kelumpang, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.
Nelayan Muara Kintab Desak Audit SPBN AKR, Soroti Dugaan Ketidakadilan Penyaluran BBM Subsidi
Masyarakat nelayan Desa Muara Kintab, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, mendesak pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga instansi terkait untuk melakukan audit menyeluruh terhadap SPBN AKR No.30.3.2.004 yang selama ini menjadi penyalur BBM subsidi bagi nelayan setempat.
Negara Harus Hadir, Nelayan Muara Kintap Minta Distribusi BBM Subsidi Diaudit
Berbagai keluhan yang selama ini dirasakan nelayan di Muara Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, akhirnya mulai terungkap ke permukaan. Mulai dari sulitnya memperoleh BBM subsidi, lambannya pengurusan dokumen kapal, hingga dugaan ketidaksesuaian penyaluran BBM menjadi persoalan yang dikeluhkan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari hasil laut.
Diduga Ada Praktik Pelangsiran Solar Subsidi, Warga Keluhkan Sulitnya Mendapat BBM di SPBU Simpang Tiga Ferry Batulicin
Dugaan praktik pelangsiran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Bio Solar di SPBU Nomor 64.721.14 Simpang Tiga Pelabuhan Ferry Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, kembali menjadi sorotan masyarakat. Kondisi antrean kendaraan yang panjang hampir setiap hari memunculkan keluhan warga yang mengaku semakin sulit memperoleh solar subsidi.
Pengelola SPBUN Dinilai Kebal Hukum, Nelayan Kuala Tambangan Desak Audit Menyeluruh Distribusi BBM Subsidi
Dugaan permasalahan dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bagi nelayan kembali menjadi sorotan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Sejumlah nelayan Desa Kuala Tambangan mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, serta aparat penegak hukum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap operasional SPBUN 68.708.003 yang melayani kebutuhan BBM subsidi bagi nelayan setempat.
DPRD Tanah Laut Turun Langsung ke Kuala Tambangan, Dugaan Penyimpangan BBM Subsidi Nelayan Mulai Diusut
Dugaan penyimpangan distribusi BBM subsidi untuk nelayan di Desa Kuala Tambangan kini mulai mendapat perhatian serius. DPRD Kabupaten Tanah Laut bergerak cepat dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) sekaligus turun langsung ke lapangan pada Senin (26/05/2026) guna menyerap aspirasi masyarakat nelayan dan melakukan investigasi awal terkait pengelolaan SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan).
