Aksi demonstrasi yang diikuti ribuan tenaga honorer di depan Gedung DPR RI
TintaJurnalisNews –Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mengungkapkan komitmennya untuk mencari solusi terkait ketidakpastian status pegawai honorer. Hal ini disampaikan oleh Ketua BAM DPR RI, Netty Prasetiyani, yang didampingi oleh beberapa anggota BAM, dalam sebuah aksi demonstrasi yang diikuti ribuan tenaga honorer di depan Gedung DPR RI pada Senin (3/2/2025).
Netty menekankan bahwa pihaknya akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Alat Kelengkapan Dewan (AKD), terutama kepada Komisi II DPR RI, untuk memastikan nasib tenaga honorer segera mendapat perhatian. “Kami akan memberikan catatan dan rekomendasi kepada pimpinan DPR RI agar segera menginstruksikan Komisi II untuk menyelenggarakan rapat kerja atau rapat dengar pendapat. Tujuannya jelas, yaitu mencari kejelasan regulasi serta solusi konkret bagi tenaga honorer,” ungkapnya.
Dalam audiensi bersama Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Netty juga menyatakan bahwa masalah tenaga honorer bukan hanya sekadar persoalan administratif, tetapi juga berkaitan dengan tumpang tindih regulasi yang menghambat penyelesaian masalah tersebut. Oleh karena itu, evaluasi terhadap regulasi terkait sistem kepegawaian, hubungan keuangan pusat dan daerah, serta mekanisme rekrutmen pegawai honorer menjadi hal yang sangat penting.
“Kami ingin ada penyelarasan dalam regulasi, terutama antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, sistem rekrutmen harus diperbaiki agar tidak terus-menerus menciptakan ketidakpastian bagi tenaga honorer,” tambah Netty.
Dalam aksi yang melibatkan sekitar 20.000 tenaga honorer dari berbagai daerah, Netty mengungkapkan bahwa permasalahan ini tidak bisa dianggap remeh. “Ini menunjukkan bahwa permasalahan honorer bukan sekadar data di atas kertas. Mereka adalah pekerja yang telah lama mengabdi dan memiliki keluarga yang bergantung pada penghasilan mereka. Karena itu, kami di DPR merasa bertanggung jawab untuk mengawal penyelesaian masalah ini,” tegasnya.
Aksi unjuk rasa ini mewakili lebih dari 1,7 juta pegawai honorer yang tersebar di seluruh Indonesia, dan semakin memperjelas urgensi penyelesaian masalah yang selama ini mereka hadapi.
Sumber: DPR RI
