TINTAJURNALISNEWS –Kantor DPRD Tanah Laut kembali menjadi sorotan setelah aksi damai gabungan mahasiswa dan nelayan yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang berujung kekecewaan. Massa yang datang untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan mafia BBM subsidi jenis solar bagi nelayan mendapati tidak satu pun anggota dewan berada di kantor saat aksi berlangsung, Senin (18/05/2026).
Aksi yang digelar di halaman kantor DPRD Pelaihari tersebut diikuti perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) serta nelayan dari Desa Kuala Tambangan dan Desa Tabunio. Mereka menuntut kejelasan serta keberpihakan pemerintah daerah terhadap persoalan distribusi solar subsidi yang disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa penyelesaian yang jelas.
Dalam orasinya, mahasiswa menilai kondisi di lapangan jauh berbeda dari sejumlah pemberitaan yang menyebut penyaluran BBM subsidi kepada nelayan berjalan normal. Salah satu perwakilan mahasiswa, Rizki, menyebut para nelayan justru kerap mengalami tekanan dan intimidasi ketika hendak mengambil BBM subsidi di SPBUN, khususnya di wilayah Kuala Tambangan dan Tabunio.
“Nelayan sering mendapat ancaman, mulai dari pemotongan jatah solar hingga penahanan barcode. Bahkan dugaan praktik penjualan solar ke pengepul juga pernah mencuat. Pernah ada OTT, namun pelakunya disebut dilepaskan. Dari keterangan APH, ada perintah untuk melepaskan, sementara pihak SPBUN dinilai tidak tersentuh hukum,” ujar Rizki di hadapan massa aksi.
Aliansi mahasiswa juga menyinggung adanya dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum yang kini disebut telah pindah ke Mabes Polri serta oknum anggota TNI yang diduga membekingi praktik mafia BBM subsidi. Meski mengaku telah mengantongi sejumlah nama dan informasi, mahasiswa menyebut keterbatasan bukti serta lemahnya perlindungan hukum membuat masyarakat nelayan selama ini memilih diam.
“Kami datang meminta keadilan. Orang tua kami nelayan, ibu-ibu kami menjerit karena hak mereka dipermainkan. Jika hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas, lalu ke mana rakyat kecil harus mengadu?” teriak salah satu orator yang langsung disambut dukungan massa aksi.
Kekecewaan massa memuncak ketika mengetahui tidak ada satu pun dari total 35 anggota DPRD Tanah Laut yang berada di kantor pada hari kerja. Massa menilai absennya wakil rakyat saat masyarakat datang menyampaikan aspirasi merupakan bentuk ketidakpedulian terhadap penderitaan nelayan pesisir.
“Kami hanya meminta satu orang saja perwakilan DPRD untuk hadir mendengarkan rakyat. Tapi tidak ada satu pun yang muncul. Kalau keadilan terus diabaikan, kami akan datang dengan gelombang massa yang lebih besar,” tegas mahasiswa Tuntung Pandang.
Sementara itu, Sekretaris Dewan, Gentri Yuliantono, menjelaskan bahwa pimpinan DPRD bersama sejumlah pejabat daerah tengah berada di Jakarta untuk agenda audiensi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI membahas persoalan nelayan pesisir. Sedangkan anggota DPRD lainnya disebut sedang menjalankan tugas luar daerah sesuai agenda Badan Musyawarah (Banmus).
Namun penjelasan tersebut tidak mampu meredam kemarahan massa. Mahasiswa menilai seharusnya tetap ada anggota dewan yang siaga menerima aspirasi masyarakat, terlebih persoalan yang dibawa menyangkut dugaan penyimpangan subsidi negara dan nasib nelayan kecil.
Koordinator Wilayah BEM Kalsel, Rizki, mengaku persoalan dugaan penyelewengan solar subsidi sudah terlalu lama terjadi tanpa penanganan serius. Ia bahkan menyebut intimidasi terhadap nelayan menjadi hal yang lumrah di wilayah pesisir.
“Saya berasal dari Desa Kuala Tambangan dan ayah saya seorang nelayan. Keluhan masyarakat selama ini seperti dibungkam. Banyak yang takut bicara karena merasa mendapat tekanan dari pihak tertentu,” ungkap Rizki.
Dalam kesempatan yang sama, M. Kusri turut menyampaikan dukungan terhadap nelayan dengan mendorong legalitas melaut, kelengkapan administrasi nelayan, hingga fasilitasi BPJS kesehatan bagi masyarakat pesisir.
Setelah memastikan tidak ada satu pun anggota DPRD yang hadir, massa aksi akhirnya memasang spanduk bertuliskan “DPRD Tanah Laut Disegel” sebagai bentuk protes simbolik. Aliansi Mahasiswa Tuntung Pandang menegaskan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar akan kembali digelar apabila dugaan mafia BBM subsidi tidak diproses secara transparan dan tuntas.
