TINTAJURNALISNEWS –Setelah melalui perjalanan panjang selama 18 tahun, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya resmi disetujui menjadi undang-undang oleh DPR RI.
Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri sejumlah pimpinan DPR, termasuk Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU Perampasan Aset yang telah melalui proses pembahasan di tingkat komisi bersama pemerintah.
Dalam rapat tersebut, Puan Maharani meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap rancangan undang-undang tersebut.
Setelah anggota DPR menyatakan setuju, Puan mengetukkan palu sebagai tanda persetujuan pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.
Pengesahan ini menjadi babak penting dalam perjalanan legislasi pemberantasan korupsi di Indonesia, mengingat rancangan regulasi tersebut telah bergulir selama kurang lebih 18 tahun.

Sebelum dibawa ke rapat paripurna, pembahasan tingkat pertama RUU Perampasan Aset telah diselesaikan Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada Rabu (18/11/2026).
Dalam prosesnya, tercatat sebanyak 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) digelar untuk menyerap masukan dari masyarakat, pakar, organisasi, serta berbagai elemen lainnya.
Panitia Kerja (Panja) juga membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yang terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM substansi baru.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan hingga tahap finalisasi.

Pengesahan undang-undang ini menjadi langkah penting. Namun, pekerjaan besar pemerintah dan aparat penegak hukum justru berada pada tahap pelaksanaan.
Masyarakat tentu berharap regulasi tersebut benar-benar menjadi instrumen yang efektif untuk memulihkan aset hasil tindak pidana, memperkuat pemberantasan korupsi, serta memberikan manfaat bagi kepentingan publik.
Di sisi lain, pelaksanaannya juga harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
Jangan sampai kewenangan perampasan aset justru membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan atau merugikan pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana.
Karena itu, pengawasan terhadap aparat penegak hukum, mekanisme pembuktian, serta proses perampasan dan pengelolaan aset harus menjadi perhatian serius.
Kini, setelah penantian panjang selama 18 tahun, masyarakat menunggu pembuktian bahwa undang-undang tersebut benar-benar mampu memperkuat pemberantasan korupsi dan menghadirkan keadilan tanpa pandang bulu.
















