TINTAJURNALISNEWS –Pelaksanaan proyek pergantian lantai Jembatan Lahomi pada Jalan Provinsi Ruas Siwalawa II–Sirombu, Kabupaten Nias Barat, menjadi sorotan. Sejumlah keluhan dan pertanyaan masyarakat terkait kualitas pekerjaan, penggunaan material hingga pengawasan konstruksi dinilai perlu mendapat perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Sorotan tersebut bukan tanpa alasan. Pekerjaan infrastruktur yang menggunakan anggaran miliaran rupiah seharusnya dilaksanakan dengan mengutamakan kualitas konstruksi, transparansi, serta keselamatan masyarakat.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian antara lain dugaan ketidaksesuaian material, pemasangan besi tulangan, metode pengecoran, hingga tidak tersedianya jembatan darurat atau akses penyeberangan alternatif selama pekerjaan berlangsung.
Berbagai hal tersebut membutuhkan penjelasan teknis dari pihak yang bertanggung jawab agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai kualitas dan keamanan hasil pekerjaan.
Perhatian kini tertuju kepada Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Sebelumnya, Gubernur telah melakukan kunjungan langsung ke kawasan Simpang Tiga Lahomi, Kabupaten Nias Barat, untuk meninjau kondisi jalan dan Jembatan Lahomi.
Dengan munculnya berbagai sorotan terhadap pelaksanaan proyek tersebut, pemerintah provinsi diharapkan tidak hanya memberikan perhatian terhadap kondisi infrastruktur melalui kunjungan lapangan, tetapi juga memastikan pengawasan terhadap pekerjaan berjalan secara optimal.

Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya mengalokasikan anggaran sebesar Rp18,06 miliar untuk peningkatan struktur Jalan Provinsi Ruas Siwalawa II–Sirombu serta pergantian lantai Jembatan Lahomi pada Tahun Anggaran 2026.
Anggaran tersebut terdiri atas peningkatan struktur jalan sepanjang 2.548 meter dengan nilai pagu Rp12 miliar, serta pergantian lantai Jembatan Lahomi sepanjang 60,7 meter dengan nilai pagu Rp6,06 miliar.
Besarnya anggaran yang dialokasikan tentu harus sejalan dengan mutu pekerjaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan di lapangan.
Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah apakah seluruh material yang digunakan telah sesuai dengan spesifikasi teknis dan dokumen kontrak? Apakah pemasangan besi tulangan serta proses pengecoran telah memenuhi standar konstruksi? Dan bagaimana mekanisme pengawasan dilakukan selama pekerjaan berlangsung?
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan terhadap pihak tertentu, melainkan bagian dari kepentingan publik untuk memastikan anggaran pembangunan benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan aman digunakan.

Menyikapi berbagai sorotan tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution diharapkan dapat menginstruksikan instansi berwenang melakukan pemeriksaan dan evaluasi teknis terhadap pekerjaan pergantian lantai Jembatan Lahomi.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan kesesuaian material, diameter dan pemasangan besi tulangan, mutu beton, metode pengecoran, serta hasil pekerjaan dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak.
Selain itu, aspek keselamatan masyarakat selama pelaksanaan pekerjaan juga perlu menjadi bagian dari evaluasi.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah diminta mengambil langkah korektif sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai persoalan kualitas baru menjadi perhatian setelah pekerjaan selesai dan infrastruktur digunakan masyarakat.
Inspektorat Provinsi Sumatera Utara juga diharapkan dapat memberikan perhatian sesuai kewenangannya apabila terdapat indikasi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dalam upaya memperoleh informasi yang berimbang, permohonan konfirmasi telah disampaikan kepada Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya Provinsi Sumatera Utara pada 17 November 2026.
Sejumlah pertanyaan diajukan, mulai dari spesifikasi material, pemasangan besi tulangan, mutu beton, metode pengecoran, pengawasan konsultan, hingga tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Permintaan penjelasan juga diarahkan kepada Kepala UPTD Bina Marga dan Bina Konstruksi Gunungsitoli serta PPK yang menangani pekerjaan tersebut.
Sementara itu, pihak PUPR Kabupaten Nias Barat dan Camat Lahomi juga telah dimintai tanggapan terkait persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Penjelasan dari masing-masing pihak sangat diperlukan agar persoalan ini tidak berkembang menjadi kesimpangsiuran informasi maupun penilaian sepihak.

Jembatan merupakan infrastruktur vital yang berkaitan langsung dengan mobilitas, aktivitas ekonomi, dan keselamatan masyarakat.
Karena itu, kualitas pekerjaan tidak boleh hanya dinilai dari selesainya pembangunan secara fisik. Kesesuaian spesifikasi, mutu material, metode pengerjaan, serta hasil pemeriksaan teknis harus menjadi bagian penting dalam memastikan kelayakan konstruksi.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diharapkan memberikan perhatian serius terhadap persoalan Jembatan Lahomi. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa anggaran miliaran rupiah yang dialokasikan benar-benar menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, bukan sekadar proyek yang selesai secara administratif.
Jangan sampai pengawasan baru diperketat setelah muncul persoalan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Publik berhak mengetahui bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan, bagaimana pengawasannya, dan apakah hasil akhirnya benar-benar sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.
Pihak Gubernur Sumatera Utara, Dinas Bina Marga, UPTD terkait, PPK, konsultan pengawas maupun kontraktor pelaksana tetap diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab demi menjaga keberimbangan pemberitaan.















