TINTAJURNALISNEWS –Persoalan proyek pergantian lantai Jembatan Lahomi di Kabupaten Nias Barat semakin menjadi perhatian publik. Setelah sebelumnya disorot terkait dugaan penggunaan plat besi lama berkarat, metode pengecoran bertahap, serta tidak tersedianya jembatan darurat, kini muncul lagi sejumlah komentar masyarakat yang menyinggung dugaan ketidaksesuaian material dan pemasangan konstruksi.
Sorotan tersebut mencuat melalui kolom komentar salah satu unggahan pemberitaan di media sosial Facebook. Seorang pengguna media sosial berinisial C.H. menyampaikan sejumlah hal yang menurutnya perlu menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Dalam komentarnya, ia menyebut masih terdapat pemasangan besi yang belum diikat. Ia juga mempertanyakan penggunaan material batu yang menurut keterangannya tidak sesuai dengan ukuran yang seharusnya digunakan dalam pekerjaan.
“Seharusnya batu 1,2 yang dipaket atau batu split, tetapi mereka kasih batu 2,3,” demikian inti keterangan yang disampaikan dalam komentarnya.
Tidak hanya itu, C.H. juga menyinggung bagian bantalan konstruksi yang menurut pengamatannya menggunakan kayu, bukan material batu sebagaimana yang ia pahami seharusnya digunakan.
Bahkan, dalam komentarnya, ia menyampaikan memiliki dokumentasi berupa video dan foto terkait kondisi yang dipersoalkannya tersebut.
Pernyataan ini tentu belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan teknis ataupun bukti bahwa telah terjadi pelanggaran spesifikasi pekerjaan. Namun, apabila dokumentasi yang disebutkan benar-benar memperlihatkan kondisi di lapangan, hal tersebut patut ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis oleh pihak yang memiliki kewenangan.

Munculnya komentar tersebut seharusnya menjadi alarm bagi seluruh pihak yang bertanggung jawab atas proyek Jembatan Lahomi.
Dengan nilai kontrak mencapai Rp4.934.391.336, masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa setiap material yang digunakan, setiap pemasangan besi, serta seluruh tahapan pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis dan dokumen kontrak.
Pertanyaan mendasarnya, apakah konsultan pengawas benar-benar melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap material dan pemasangan konstruksi sebelum pekerjaan dilanjutkan?
Apakah PPK telah menerima laporan pengawasan secara berkala dan memastikan setiap pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak?
Lalu, bagaimana sikap dinas terkait apabila benar ditemukan material yang tidak sesuai spesifikasi atau pemasangan konstruksi yang belum memenuhi persyaratan teknis?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh dianggap sebagai tudingan sepihak. Ini merupakan persoalan akuntabilitas dalam pembangunan infrastruktur yang menggunakan uang negara.

Dalam proyek konstruksi, tanggung jawab tidak hanya berada di pundak kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan.
Dinas terkait memiliki tanggung jawab sesuai kewenangannya dalam penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan. PPK bertanggung jawab memastikan pelaksanaan kontrak berjalan sesuai ketentuan, sementara konsultan pengawas memiliki tugas melakukan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan.
Karena itu, apabila muncul informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian material, pemasangan besi, maupun penggunaan kayu pada bagian konstruksi, pihak-pihak tersebut tidak seharusnya memilih diam.
Masyarakat membutuhkan penjelasan berdasarkan pemeriksaan lapangan, bukan sekadar jawaban normatif bahwa pekerjaan sedang atau telah dilaksanakan sesuai prosedur.
Pihak kontraktor CV Kurnia Utama juga perlu memberikan keterangan terbuka mengenai jenis material yang digunakan, dasar pemilihan material, serta kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis dalam kontrak.
Jika seluruh pekerjaan memang telah memenuhi ketentuan, hasil pemeriksaan dan dokumen pendukung semestinya dapat menjawab keraguan masyarakat.
Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, perlu dilakukan evaluasi dan tindakan korektif sesuai ketentuan yang berlaku.

Jembatan merupakan infrastruktur vital yang berkaitan langsung dengan keselamatan pengguna jalan. Karena itu, persoalan mutu konstruksi tidak boleh dianggap sebagai persoalan kecil atau sekadar perdebatan di media sosial.
Pemeriksaan seharusnya dilakukan sebelum pekerjaan dinyatakan selesai dan sebelum hasil pembangunan diserahterimakan.
Masyarakat tentu tidak ingin proyek bernilai miliaran rupiah hanya terlihat selesai secara fisik, tetapi menyisakan pertanyaan mengenai kualitas dan ketahanan konstruksinya.
Terlebih, apabila benar terdapat dokumentasi berupa foto dan video sebagaimana disampaikan dalam komentar masyarakat, pihak terkait perlu membuka ruang verifikasi terhadap bukti tersebut.

Sorotan terhadap Jembatan Lahomi kini semakin berkembang. Bukan hanya mengenai plat besi lama, pengecoran bertahap, dan persoalan jembatan darurat, tetapi juga menyangkut dugaan ketidaksesuaian material serta pemasangan bagian konstruksi.
Dinas terkait, UPTD Bina Marga Gunungsitoli, PPK, konsultan pengawas, dan CV Kurnia Utama perlu segera memberikan penjelasan secara terbuka dan terukur.
Jangan sampai pengawasan hanya terlihat dalam dokumen administrasi, sementara pertanyaan mengenai kondisi nyata pekerjaan tidak mendapatkan jawaban yang jelas.
Perlu ditegaskan, seluruh dugaan yang berkembang masih membutuhkan verifikasi teknis dan klarifikasi dari pihak terkait. Tidak boleh ada pihak yang dinyatakan bersalah tanpa pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi mengenai dugaan ketidaksesuaian material, pemasangan besi, serta penggunaan kayu yang disampaikan masyarakat tersebut masih perlu dimintakan kepada pihak terkait.
Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka bagi seluruh pihak yang disebutkan.
Sebab, uang yang digunakan untuk membangun Jembatan Lahomi adalah uang negara. Masyarakat berhak mengetahui apakah pembangunan tersebut benar-benar diawasi, dikerjakan sesuai spesifikasi, dan menghasilkan konstruksi yang aman.
















