TINTAJURNALISNEWS —Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama pemerintah resmi mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan pada Selasa, 6 Oktober 2026.
Pengesahan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menemui massa buruh yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia di depan Gedung Parlemen RI.
Dalam keterangannya, Dasco menyebut pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan bagian dari pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yang, menurutnya, mengamanatkan penyelesaian regulasi ketenagakerjaan pada Oktober 2026.
“Pada hari ini tanggal 6 Oktober 2026, baru saja dalam paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah disahkan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan Republik Indonesia,” ujar Dasco di hadapan massa buruh.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad
Menurut Dasco, pengesahan undang-undang tersebut sekaligus menjadi bentuk pemenuhan janji DPR bersama pemerintah kepada kalangan pekerja yang selama ini memperjuangkan hak-haknya.
Ia menyebut momentum pengesahan tersebut sebagai kado bagi buruh dan seluruh pihak yang turut memperjuangkan perlindungan terhadap pekerja.
“Ini adalah kado buat kita semua,” kata Dasco.
Meski regulasi telah disahkan, Dasco mengajak kalangan buruh untuk tetap memperjuangkan hak-haknya. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kerja sama antara buruh, pemerintah, pengusaha, dan DPR.
“Semoga ke depan kerja sama antara buruh, pemerintah, pengusaha, dan DPR terus berjalan dengan lancar,” ujarnya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad
Pernyataan tersebut disampaikan Dasco di tengah massa buruh yang menyambut pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan dengan seruan “Hidup buruh!”. Momentum tersebut menandai disahkannya regulasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan dan perlindungan para pekerja.
Delapan puluh satu tahun TNI mengabdi kepada bangsa dan negara. Pada momentum HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin Upacara Peringatan HUT ke-81 TNI di Lapangan PRIMA, Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (5/10/2026).
Peredaran rokok ilegal merek R7 Bold di Batam kembali menjadi perhatian. Sorotan tidak hanya tertuju pada barang yang berhasil diamankan, tetapi juga pada penelusuran asal dan jalur distribusinya.
Nama Aheng Kijang kembali menjadi perhatian setelah sebelumnya disebut dalam sejumlah informasi yang mengaitkannya dengan dugaan mata rantai peredaran rokok ilegal di wilayah Tanjungpinang dan Bintan. Kini, publik menunggu kepastian mengenai informasi terbaru yang menyebut aktivitas tersebut telah dihentikan.
