TINTAJURNALISNEWS –Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus memperkuat sinergi nasional dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Upaya tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga (K/L) guna membahas penyusunan Trafficking in Persons Report (TIP Report) Amerika Serikat Tahun 2025, yang digelar Selasa (3/2/2026).
Rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk menyamakan persepsi antarpemangku kepentingan, mengidentifikasi tantangan aktual di lapangan, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan TPPO secara berkelanjutan.
Penanganan TPPO sendiri merupakan salah satu fokus utama Pemerintah Indonesia. Komitmen tersebut tercermin melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 69 Tahun 2008 mengenai Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO. Dalam regulasi tersebut, Menko Polkam ditetapkan sebagai Ketua I, Menko PMK sebagai Ketua II, dan Kapolri sebagai Ketua Harian Gugus Tugas.
Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Amerika dan Eropa, Pande K. Wuri H, menegaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam TIP Report AS tidak dimaknai sebagai bentuk mengikuti kepentingan pihak tertentu. Menurutnya, laporan tersebut justru menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran global terhadap komitmen Indonesia dalam memberantas TPPO.
“TIP Report menjadi ruang evaluasi sekaligus masukan konstruktif bagi penguatan kebijakan nasional dalam pencegahan dan penanganan TPPO,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut juga ditekankan pentingnya keselarasan perspektif antar K/L, terutama dalam penguatan aspek pencegahan, penegakan hukum, serta perlindungan dan reintegrasi korban. Seluruh peserta sepakat bahwa kontribusi aktif, tepat waktu, dan berbasis data faktual dari setiap instansi menjadi kunci agar informasi yang disampaikan mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Melalui rakor ini, Kemenko Polkam mendorong optimalisasi peran Gugus Tugas TPPO, penguatan sinergi lintas sektor, serta penyusunan kebijakan yang lebih terintegrasi. Hasil rapat diharapkan mampu mendukung penyusunan TIP Report AS Tahun 2025 yang komprehensif dan kredibel, sekaligus merepresentasikan komitmen Indonesia dalam pemberantasan TPPO di tingkat nasional maupun global.
Sumber: Kemenko Polkam RI
