Satgas Karya Bakti Skala Besar Kodam I/Bukit Barisan terus mempercepat proses rehabilitasi rumah ibadah di Desa Botolakha, Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias Utara, Rabu (27/5/2026).
Renovasi Gereja Tuhan Di Indonesia (GTDI) Jemaat Ebenhezer tersebut merupakan bagian dari program bantuan dan inisiasi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam mendukung penyediaan sarana ibadah bagi masyarakat di wilayah Kepulauan Nias.
Prabowo Subianto menyalurkan bantuan kemasyarakatan berupa 1.098 ekor sapi kurban menjelang perayaan Iduladha 1447 Hijriah. Ribuan sapi kurban tersebut didistribusikan ke 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, termasuk kepada sejumlah lembaga pendidikan, pondok pesantren, lembaga keagamaan, serta tokoh masyarakat.
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Maruli Simanjuntak menghadiri kegiatan Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada 1.095 Perwira Siswa (Pasis) TNI-Polri di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, Bandung, Jawa Barat, Senin (25/5/2026).
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan renovasi Museum dan Perpustakaan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung, Jawa Barat, Senin (25/5/2026). Peresmian tersebut menegaskan peran strategis Seskoad sebagai lembaga pendidikan yang membentuk kepemimpinan, wawasan kebangsaan, dan karakter para perwira TNI.
Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada para peserta Presidential Future Leaders Program (PFLP) 2026 di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (24/5/2026). Program yang dirancang khusus oleh Presiden tersebut dipersiapkan untuk membentuk calon pemimpin perusahaan-perusahaan BUMN di masa mendatang.
Sosok Sri Edi Swasono kembali menjadi perhatian publik melalui pandangan dan keteladanannya dalam memperjuangkan ekonomi kerakyatan yang berlandaskan Pasal 33 UUD 1945. Pemikiran tersebut dinilai relevan di tengah tantangan ekonomi nasional dan global yang sedang dihadapi Indonesia saat ini.
Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras terhadap dugaan praktik penyimpangan yang melibatkan oknum aparat dan pihak-pihak yang merasa kebal hukum karena memiliki “backing”.
Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola ekspor nasional. Kebijakan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Gedung Nusantara, MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/05/2026).
