Kepri

Polemik penggunaan dana Pokok Pikiran (Pokir) di DPRD Kepri yang sempat viral dalam sepekan terakhir masih terus bergulir dan menjadi perhatian publik. Isu ini mencuat setelah munculnya berbagai informasi yang mempertanyakan arah penggunaan anggaran yang dinilai belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan langsung masyarakat.

Menjelang arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri) mengimbau masyarakat yang akan pulang ke kampung halaman agar mempersiapkan perjalanan dengan baik demi mewujudkan mudik yang aman, tertib, dan lancar.

Asep Safrudin selaku Kapolda Kepulauan Riau bersama Gubernur Kepri Ansar Ahmad memimpin langsung Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Seligi 2026 yang digelar di Lapangan Bhayangkara Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, Kamis (12/3/2026).

Kepolisian Daerah Kepulauan Riau membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik daerah untuk bergabung menjadi anggota Polri melalui Penerimaan Terpadu Anggota Polri Tahun Anggaran 2026. Rekrutmen ini meliputi jalur Taruna Akademi Kepolisian (Akpol), Bintara Polri, dan Tamtama Polri.

Polemik mengenai penggunaan dana Pokok Pikiran (Pokir) kembali mencuat dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Kepulauan Riau. Isu ini tidak hanya ramai di media sosial, tetapi juga mulai menjadi bahan diskusi di berbagai kalangan yang mempertanyakan arah penggunaan anggaran yang seharusnya berasal dari aspirasi rakyat.

Polda Kepri melalui Ditreskrimsus berhasil mengungkap kasus tindak pidana penyelundupan ribuan kotak daging ilegal dan ratusan karung barang bekas asal Singapura yang masuk ke wilayah Kepulauan Riau.

Keterbukaan pengelolaan aset dan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali menjadi sorotan. Sorotan ini tertuju pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan fasilitas dan dukungan operasional pemerintahan

Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Komjen Pol Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., melaksanakan kunjungan kerja ke wilayah Kepulauan Riau (Kepri) pada tahun 2026. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan sinergi lintas instansi dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika, khususnya di wilayah perairan yang dinilai strategis dan rawan disalahgunakan jaringan narkoba.