TINTAJURNALISNEWS —Program seragam sekolah gratis bagi siswa baru SMA, SMK, dan SLB negeri di Kepulauan Riau (Kepri) tidak berjalan pada tahun ajaran 2026/2027. Dinas Pendidikan Kepri menyebut keterbatasan anggaran menjadi alasan program tersebut ditiadakan.
Kepala Dinas Pendidikan Kepri Andi Agung mengatakan program seragam gratis tidak memiliki anggaran dalam APBD Murni maupun Perubahan APBD 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya pada 1 Oktober 2026 kepada salah satu media.
Andi menyebut kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri belum mampu menopang program tersebut. Ia menegaskan, tahun ini seragam sekolah gratis ditiadakan karena keterbatasan anggaran.
Padahal, pada Januari 2026, Andi Agung masih menyebut seragam gratis diupayakan masuk APBD Perubahan. Saat itu, ia mengatakan program belum masuk APBD Murni karena keterbatasan anggaran dan pelaksanaannya bergantung pada kondisi keuangan daerah.
Sebelumnya, Gubernur Kepri Ansar Ahmad juga menyampaikan pada Desember 2025 bahwa seragam gratis akan dianggarkan melalui APBD Perubahan 2026. Namun, pada akhirnya program tersebut tidak terealisasi.
Perubahan APBD Kepri 2026 sendiri telah disahkan Pemprov Kepri bersama DPRD Kepri. Pendapatan daerah naik sekitar Rp82,19 miliar menjadi Rp3,39 triliun, sedangkan belanja mencapai sekitar Rp3,63 triliun.
Dalam struktur anggaran tersebut, fungsi pendidikan mendapat alokasi sekitar Rp1,06 triliun atau 29,25 persen dari total belanja daerah. Angka tersebut merupakan keseluruhan belanja fungsi pendidikan dan bukan berarti seluruhnya dapat dialihkan untuk program seragam gratis.
Meski demikian, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai prioritas anggaran. Jika sebelumnya program masih diupayakan masuk APBD Perubahan, apa pertimbangan yang akhirnya membuat bantuan seragam tidak dapat direalisasikan?
Program seragam gratis bagi siswa baru SMA, SMK, dan SLB negeri di Kepri tidak berjalan pada tahun ajaran 2026/2027.
Program seragam gratis sebelumnya telah berjalan. Pada 2024, Pemprov Kepri mengalokasikan sekitar Rp16,52 miliar untuk 26.780 siswa, sedangkan pada 2025 anggarannya sekitar Rp9 miliar dengan bantuan yang lebih terbatas.
Kini, kebutuhan seragam siswa baru kembali menjadi tanggung jawab masing-masing keluarga. Pemprov Kepri melalui Dinas Pendidikan berharap kondisi keuangan daerah membaik sehingga program tersebut dapat kembali dilaksanakan pada 2027.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan pentingnya penguatan komunikasi pemerintah agar setiap program, kebijakan, serta manfaatnya dapat dipahami masyarakat secara lebih mudah dan utuh.
Setiap pergantian kepemimpinan membawa harapan baru. Di Polda Riau, amanah tersebut kini berada di pundak Irjen Pol Arman Achdiat, yang dipercaya memimpin institusi kepolisian di Bumi Lancang Kuning.
Irjen Pol Suhendri, S.H., S.I.K., M.PSDM., resmi dipercaya menjadi Kapolda Kepulauan Riau (Kepri), menggantikan Komjen Pol Asep Safrudin, S.I.K., M.H., yang mendapat amanah baru sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.
