TINTAJURNALISNEWS —Peredaran rokok ilegal merek HD AO semakin meluas. Rokok ini tidak hanya membanjiri wilayah Kepulauan Riau (Kepri), tetapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain seperti Jambi, Pekanbaru, dan Padang.
Dugaan kuat mengarah kepada satu nama: TS, yang disebut-sebut sebagai pengendali tunggal peredaran rokok tersebut, dengan lokasi produksi yang diduga berada di Batam.
Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa rokok HD AO sangat mudah ditemui, terutama di kios-kios pinggir jalan. Keberadaannya menyebar luas dan nyaris tanpa hambatan, menimbulkan kekhawatiran serius di tengah masyarakat.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar tentang seberapa serius pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan aparat. Apakah tindakan mereka selama ini hanya sebatas formalitas? Pasalnya, meskipun razia kerap digelar, produk ilegal ini tetap beredar bebas.
Jika benar TS berada di balik monopoli dan produksi rokok HD AO, maka ini merupakan ujian serius terhadap integritas sistem pengawasan dan penegakan hukum di wilayah Kepri. Publik menanti ketegasan aparat dalam membongkar dan menindak tegas jaringan yang telah merugikan negara dan masyarakat ini.
Maraknya peredaran rokok merek Manchester yang tidak menggunakan pita cukai Indonesia kembali menjadi sorotan di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan pantauan Tinta Jurnalis News di lapangan, berbagai varian rokok Manchester masih dijual secara terbuka di sejumlah warung, kios, hingga toko dengan harga berkisar Rp10.000 hingga Rp20.000 per bungkus.
Komitmen Presiden Republik Indonesia dalam memberantas praktik pertambangan ilegal terus digaungkan di berbagai daerah. Namun, kondisi berbeda disebut masih terjadi di Kabupaten Bintan. Dugaan aktivitas penambangan pasir darat tanpa izin di sejumlah lokasi dinilai masih berlangsung dan memicu keprihatinan masyarakat.
Persoalan tunda bayar anggaran proyek Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Lingga hingga kini masih menjadi perhatian. Sejumlah kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak mengaku belum menerima pelunasan pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Lingga.
