TINTAJURNALISNEWS —Peredaran rokok ilegal merek HD AO semakin meluas. Rokok ini tidak hanya membanjiri wilayah Kepulauan Riau (Kepri), tetapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain seperti Jambi, Pekanbaru, dan Padang.
Dugaan kuat mengarah kepada satu nama: TS, yang disebut-sebut sebagai pengendali tunggal peredaran rokok tersebut, dengan lokasi produksi yang diduga berada di Batam.
Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa rokok HD AO sangat mudah ditemui, terutama di kios-kios pinggir jalan. Keberadaannya menyebar luas dan nyaris tanpa hambatan, menimbulkan kekhawatiran serius di tengah masyarakat.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar tentang seberapa serius pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan aparat. Apakah tindakan mereka selama ini hanya sebatas formalitas? Pasalnya, meskipun razia kerap digelar, produk ilegal ini tetap beredar bebas.
Jika benar TS berada di balik monopoli dan produksi rokok HD AO, maka ini merupakan ujian serius terhadap integritas sistem pengawasan dan penegakan hukum di wilayah Kepri. Publik menanti ketegasan aparat dalam membongkar dan menindak tegas jaringan yang telah merugikan negara dan masyarakat ini.
Ketua Lami Kepri, Datok Agus Ramdah, berharap Bareskrim Polri mengusut tuntas kasus pemadaman listrik massal (blackout) yang melanda Batam dan Bintan pada 12 Oktober 2026, menyusul penetapan lima orang tersangka dalam perkara tersebut.
Fransiska Mawar Menik memenuhi panggilan Polda Kepulauan Riau (Kepri) untuk menjalani klarifikasi terkait unggahannya di media sosial Threads yang mengkritik pemadaman listrik atau blackout berkepanjangan di Kota Batam.
Peredaran rokok merek Manchester yang diduga tidak dilengkapi pita cukai sesuai ketentuan kembali menjadi sorotan di Batam. Perhatian kini tertuju pada informasi mengenai dugaan pemberian uang koordinasi kepada sejumlah pihak agar peredaran rokok tersebut tidak menjadi bahan pemberitaan.
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Melalui Putusan Nomor 260/PUU-XXIII/2025, MK memberikan waktu paling lama dua tahun kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap aturan tersebut.
