TINTAJURNALISNEWS —Peredaran rokok ilegal merek HD AO semakin meluas. Rokok ini tidak hanya membanjiri wilayah Kepulauan Riau (Kepri), tetapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain seperti Jambi, Pekanbaru, dan Padang.
Dugaan kuat mengarah kepada satu nama: TS, yang disebut-sebut sebagai pengendali tunggal peredaran rokok tersebut, dengan lokasi produksi yang diduga berada di Batam.
Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa rokok HD AO sangat mudah ditemui, terutama di kios-kios pinggir jalan. Keberadaannya menyebar luas dan nyaris tanpa hambatan, menimbulkan kekhawatiran serius di tengah masyarakat.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan besar tentang seberapa serius pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan aparat. Apakah tindakan mereka selama ini hanya sebatas formalitas? Pasalnya, meskipun razia kerap digelar, produk ilegal ini tetap beredar bebas.
Jika benar TS berada di balik monopoli dan produksi rokok HD AO, maka ini merupakan ujian serius terhadap integritas sistem pengawasan dan penegakan hukum di wilayah Kepri. Publik menanti ketegasan aparat dalam membongkar dan menindak tegas jaringan yang telah merugikan negara dan masyarakat ini.
Pemberitaan mengenai pengelolaan Dana Desa Penaah, Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga, tahun anggaran 2024 dan 2025 yang mencapai lebih dari Rp1,5 miliar kembali menjadi sorotan publik.
Persoalan dugaan jual beli tanah yang disebut melibatkan sejumlah pihak di Kecamatan Pasir Limau Kapas (Palika), Kabupaten Rokan Hilir, Riau, kembali menjadi sorotan.
Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin menyerukan seluruh jajaran Kejaksaan untuk bangkit dan menjadikan berbagai tantangan yang dihadapi institusi sebagai momentum melakukan pembenahan.
Penindakan Bareskrim Polri di Batam terhadap dugaan praktik perjudian kini memunculkan pertanyaan baru di wilayah Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. Pasalnya, setelah aparat pusat turun melakukan penindakan, sejumlah aktivitas yang selama ini menjadi sorotan masyarakat disebut ikut berhenti, termasuk Siji di Tanjungpinang-Bintan dan aktivitas penambangan pasir darat yang diduga ilegal di Bintan.
