Sri Mulyani Indrawati (TJN)
TintaJurnalisNews –Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa program beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), serta bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) perguruan tinggi tidak akan mengalami pemotongan anggaran meskipun pemerintah melakukan efisiensi belanja.
Dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/2), Sri Mulyani memastikan alokasi anggaran untuk beasiswa KIP tetap aman. “Kami tegaskan bahwa beasiswa KIP tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan,” ujarnya. Untuk tahun anggaran 2025, sebanyak 1.040.192 mahasiswa akan menerima beasiswa ini dengan total anggaran Rp14,69 triliun.
Lebih lanjut, Menkeu juga menjamin kelangsungan berbagai program beasiswa lainnya, termasuk LPDP dengan 40.030 penerima, Beasiswa Kemendikbudristek (Beasiswa Pendidikan Indonesia), serta Beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama. “Semua beasiswa tersebut tetap berjalan sesuai kontrak yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Sementara itu, terkait kebijakan efisiensi anggaran di kementerian/lembaga, Menkeu menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran hanya menyasar kegiatan operasional seperti perjalanan dinas, seminar, peringatan, dan seremonial lainnya. Namun, hal ini tidak boleh berdampak pada kebijakan UKT perguruan tinggi.
“Langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh memengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT. Pemerintah akan meneliti secara detail anggaran operasional perguruan tinggi agar tetap dapat menjalankan tugas pendidikan dan pelayanan masyarakat sesuai amanatnya,” tegas Sri Mulyani.
Dengan pernyataan ini, Menkeu memastikan bahwa mahasiswa penerima beasiswa dan perguruan tinggi tetap mendapatkan dukungan anggaran tanpa terpengaruh efisiensi belanja negara.
(Kemkeu RI)
