TINTAJURNALISNEWS –Sebanyak 5 unit lori/truk yang mengangkut besi tua dari kawasan PT BAI hingga kini masih tertahan selama 22 hari oleh pihak kepolisian. Kondisi tersebut memicu keluhan dari para sopir yang menggantungkan hidup dari kendaraan tersebut.
Salah satu sopir berinisial P, melalui perantaraan keluarganya, menyampaikan keluhannya kepada media TJN melalui sambungan WhatsApp, Sabtu (4/4/2026).
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, peristiwa ini bermula pada 11 Maret 2026. Saat itu, para sopir menerima panggilan dari seorang penampung atau pengepul besi tua untuk melakukan pengangkutan dari dalam kawasan PT BAI.
Setibanya di depan Pertashop yang berada di depan pos PT BAI, para sopir dijemput oleh seseorang yang disebut sebagai pemilik besi tua, yang diketahui merupakan keponakan dari bos besar PT BAI.
Dalam proses pengangkutan, para sopir mengaku tidak dilibatkan dalam kegiatan pemuatan. Seluruh proses pengisian besi tua ke dalam lori dilakukan oleh pihak yang berada di dalam area tersebut.
Namun setelah kelima lori tersebut terisi penuh, kendaraan justru diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Gunung Kijang.
Hingga kini, kelima lori tersebut masih tertahan dengan muatan besi tua yang belum diturunkan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan kerusakan pada bagian kendaraan, seperti ban dan sistem penyangga, akibat beban berat yang terus dibiarkan.
Selain itu, para sopir juga mempertanyakan kejelasan status hukum dari penahanan tersebut, yang disebut belum disertai dengan penetapan resmi dari Pengadilan Negeri setempat.
“Kami hanya diminta mengangkut. Tidak ikut memuat, tidak tahu soal barang. Tapi sekarang lori kami ditahan, kami tidak bisa kerja,” ungkap perwakilan sopir.
Para sopir menilai kondisi ini membuat mereka berada dalam posisi sulit. Meskipun tidak dilakukan penahanan terhadap sopir, namun alat utama untuk mencari nafkah justru tidak dapat digunakan.
Situasi ini memunculkan harapan agar penanganan perkara dapat segera menemukan kejelasan, baik terkait status barang maupun kepastian hukum lainnya, sehingga tidak menimbulkan dampak berkepanjangan bagi para sopir.
“Harapan kami sederhana, lori bisa dilepas agar kami bisa kembali bekerja,” tutupnya.
Perbedaan hasil pemeriksaan tempat permainan elektronik (gelper) di wilayah Kepulauan Riau dengan penindakan Bareskrim Polri di Batam memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Sebelumnya, sejumlah pemeriksaan oleh jajaran kepolisian daerah disebut tidak menemukan unsur perjudian. Namun, ketika Bareskrim Polri turun langsung, penindakan terhadap dugaan perjudian kasino di salah satu tempat hiburan Batam justru berujung pada pengamanan ratusan orang.
PT Adil Utama menyampaikan hak jawab sekaligus bantahan atas pemberitaan mengenai laporan pengaduan Riau Corruption Watch (RCW) kepada Kejaksaan Agung terkait dugaan suap dan pengondisian sejumlah paket pekerjaan di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dengan nilai yang disebut mencapai sekitar Rp1,5 triliun.
Riau Corruption Watch (RCW) melaporkan dugaan penyuapan yang disebut berkaitan dengan pengondisian sejumlah paket pekerjaan di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Sebuah video yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait penanganan pengaduan masyarakat (Dumas) di wilayah hukum Polres Nias Selatan viral di media sosial.
Dalam rekaman tersebut, sejumlah orang yang menyebut diri mereka dari Dumas Amal Nias Selatan bersama GMKI Telukdalam mempertanyakan kejelasan proses hukum atas persoalan yang mereka laporkan. Sorotan utama mereka tertuju pada kapal tongkang dan kayu gelondongan yang disebut berkaitan dengan barang bukti.
