Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI menetapkan tiga tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penyimpangan pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah
HUKUM & KRIMINAL
Polres Dumai Bongkar Jaringan Terstruktur PMI Ilegal, 68 Orang Diselamatkan di Pesisir
Aparat Kepolisian Resor (Polres) Dumai berhasil mengungkap praktik terstruktur penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal melalui jalur tidak resmi di wilayah pesisir Kota Dumai. Dalam operasi tersebut, puluhan orang berhasil diselamatkan dari rencana pemberangkatan ke Malaysia secara ilegal.
Inisial B Diduga Dalang Penjemputan 5 Lori Scrap di PT BAI, Kasus Masih Menggantung
Lima lori pengangkut scrap dari kawasan PT BAI masih tertahan sejak Maret 2026. Muncul dugaan keterlibatan inisial B dalam penjemputan kendaraan di tengah proses penyelidikan yang belum tuntas.
Ditpolairud Polda Kepri Gagalkan Penyelundupan 12.000 Kayu Bakau ke Singapura di Perairan Batam
Upaya penyelundupan kayu bakau ilegal kembali digagalkan. Ditpolairud Polda Kepulauan Riau berhasil mengamankan sekitar 12.000 batang kayu mangrove yang hendak dikirim ke Singapura melalui perairan Batam tanpa dokumen resmi.
Penimbunan Mangrove Dompak Disorot, Lurah Sebut Aktivitas Sudah Diingatkan Sejak Awal
Dalam pertemuan tanggal 29 Januari itu kami sudah menyampaikan bahwa setiap aktivitas penimbunan harus memiliki izin terlebih dahulu.
Jaksa Agung Tegas: Jangan Kriminalisasi Kepala Desa Tanpa Bukti Kuat
Jaksa Agung ST Burhanuddin kembali mengingatkan jajarannya agar tidak gegabah dalam menetapkan kepala desa sebagai tersangka, khususnya dalam perkara pengelolaan dana desa yang masih bersifat administratif.
Dugaan Pengoplosan LPG 3 Kg di Bekasi, Jurnalis Diduga Dianiaya dan Disandera, APH Diminta Usut Tuntas
Dugaan pengoplosan LPG 3 kg kembali terjadi di Bekasi. Saat investigasi, jurnalis diduga mengalami intimidasi, penganiayaan, hingga penyanderaan oleh pelaku.
Resmi Disahkan! DPR Ketok Palu UU PPRT, Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Kini Punya Payung Hukum
“Pembentukan UU PPRT ini bertujuan memberikan kepastian hukum, mencegah diskriminasi dan eksploitasi, serta mewujudkan hubungan kerja yang adil dan manusiawi bagi pekerja rumah tangga di Indonesia.” Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas
