Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (Biro Humas Kemnaker)
TintaJurnalisNews -Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2023. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolaboratif dari seluruh unit kerja di lingkungan Kemnaker.
“Tanpa kerja kolaboratif, saya kira tak ada opini WTP ini,” kata Ida Fauziyah dalam rapat koordinasi penyusunan laporan keuangan bertema ‘Meningkatkan Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran sebagai Wujud Cinta pada Kemnaker’ yang digelar di Gedung Tridarma Kemnaker, Jakarta, Jumat (11/7/2024).
Ida Fauziyah memberikan apresiasi kepada jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal yang telah mengawal proses pemeriksaan oleh BPK sejak Januari hingga Mei lalu.
“Saya mendapatkan laporan bahwa bapak dan ibu APIP berjibaku mengawal dan mendampingi semua unit kerja yang diperiksa oleh tim BPK. Mereka menjadi jembatan komunikasi antara tim BPK dengan unit kerja, memverifikasi dan memastikan semua dokumen yang diminta oleh tim BPK sudah sesuai dan lengkap,” ujarnya.
Menurut Ida Fauziyah, laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi atas penggunaan anggaran. Ia juga menyebutkan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun ini telah jauh berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Saya harapkan tahun depan lebih sedikit lagi bahkan jika kita semua konsisten menjaga prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan, maka saya yakin suatu saat ketika auditor eksternal melakukan pemeriksaan kita bisa mencapai zero temuan,” tutupnya.
(Biro Humas Kemnaker)
