Foto di Istana Merdeka
TintaJurnalisNews –Presiden Prabowo Subianto menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Isma Yatun, di Istana Merdeka, Kamis (2/1/2025). Laporan tersebut mengungkapkan berbagai temuan terkait tata kelola keuangan negara selama semester pertama 2024, termasuk evaluasi atas pengelolaan keuangan pemerintah pusat.
Dalam laporan IHPS I 2024, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023. Opini ini mencakup 79 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).
Namun, empat LKKL, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Badan Pangan Nasional, memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Ketua BPK Isma Yatun menyampaikan apresiasi atas kerja sama pemerintah dalam mendukung prinsip tata kelola yang baik (good governance), khususnya dalam pengelolaan anggaran selama masa transisi pembentukan Kabinet Merah Putih. Ia juga menyoroti penerbitan PMK Nomor 90 Tahun 2024 yang mengatur tata cara penggunaan anggaran dan aset pada masa transisi.
“BPK menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas kerja sama yang telah terjalin baik untuk bersama mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa dengan berlandaskan good governance,” ujar Isma Yatun dalam keterangan pers tertulisnya.
Selain itu, Isma memaparkan peran BPK di kancah internasional, termasuk sebagai auditor eksternal untuk badan-badan khusus PBB. Ia juga meminta dukungan Presiden Prabowo terkait pencalonan BPK sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BOA) periode 2026-2032. Proses pemilihan ini akan berlangsung pada Maret 2025, dengan keputusan akhir oleh Sidang Umum PBB pada November 2025.
Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk terus bersinergi dengan BPK dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel. “Kolaborasi ini penting untuk memastikan pengelolaan keuangan negara berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut adalah Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Sementara itu, Ketua BPK hadir bersama sejumlah anggota BPK lainnya.
Dengan diterimanya IHPS I 2024, pemerintah dan BPK berkomitmen untuk memperkuat tata kelola keuangan negara demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
Sumber: BPMI Setpres
