TINTAJURNALISNEWS —Sebanyak 265 Sekolah Rakyat telah selesai dibangun hingga Oktober 2026 dan tersebar di 131 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Program ini menjadi salah satu upaya untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan.
Berdasarkan informasi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Setkab RI), lebih dari 45 ribu anak jalanan kini memiliki kesempatan untuk kembali mengenyam pendidikan melalui program Sekolah Rakyat.
Program ini tidak hanya menyediakan akses pendidikan, tetapi juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, mulai dari tempat tinggal yang layak, sarana belajar dan olahraga, makanan bergizi, hingga layanan kesehatan.
Berbagai fasilitas tersebut ditujukan untuk mendukung kebutuhan peserta didik selama menempuh pendidikan, sekaligus memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan potensi diri.
Melalui program Sekolah Rakyat, anak-anak diharapkan dapat memperoleh kesempatan belajar yang lebih baik, mengembangkan kemampuan, dan meraih cita-cita demi masa depan yang lebih baik.
Kembali munculnya pemberitaan mengenai sejumlah gelanggang permainan (gelper) di Kota Batam yang dilaporkan beroperasi setelah penindakan Bareskrim Polri terhadap dugaan perjudian kasino pada Agustus 2026 memunculkan pertanyaan serius mengenai konsistensi pengawasan dan penegakan hukum.
Pemerintah terus memperkuat program perumahan nasional melalui peningkatan jumlah bantuan bedah rumah, perluasan akses rumah subsidi, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penggunaan produk bahan bangunan lokal.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid bersama Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto memperkuat sinergi untuk menciptakan ruang digital yang aman, menekan kejahatan siber, serta melindungi masyarakat dari berbagai ancaman di internet.
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan dilakukannya kajian mendalam terhadap penyempurnaan definisi tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan nasional. Langkah tersebut bertujuan memastikan pengaturan tindak pidana korupsi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Indonesia, sekaligus memperkuat pemberantasan korupsi serta perlindungan kekayaan negara.
