TINTAJURNALISNEWS —Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad melakukan rotasi dan penataan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.
Berdasarkan keterangan resmi Pemerintah Provinsi Kepri, Ansar melantik sejumlah pejabat dalam prosesi yang berlangsung di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (10/9/2026).
Dalam pelantikan tersebut, tiga pejabat pimpinan tinggi pratama mendapat penugasan baru. Salah satunya Hendri, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kepri, kini dipercaya sebagai Asisten I Setda Kepri.
Selanjutnya, Junaidi yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri ditugaskan sebagai Asisten III Setda Kepri.
Sementara Azwandi mendapat amanah sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kepri. Sebelumnya, Azwandi menjabat Kepala Biro Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemprov Kepri.
Selain pejabat pimpinan tinggi pratama, Pemprov Kepri juga menyebut terdapat enam pejabat administrator atau eselon III yang dilantik untuk mengisi sejumlah jabatan kepala bidang pada perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kepri.
Perubahan penugasan tiga pejabat pimpinan tinggi pratama tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kepri Nomor 964 Tahun 2026.
Pengisian jabatan tersebut juga mengacu pada rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 5741/RBM.02.01/SD/K/2026 tertanggal 4 September 2026 mengenai pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama melalui mekanisme manajemen talenta.
Dengan rotasi tersebut, posisi Kepala DLH, Kepala Dishub dan Kepala Biro ULP yang sebelumnya ditempati Hendri, Junaidi dan Azwandi selanjutnya akan melalui proses pengisian sesuai ketentuan.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad melantik sejumlah pejabat Pemprov Kepri dalam rotasi jabatan di Gedung Daerah, Tanjungpinang.
Dalam arahannya, Gubernur Ansar meminta para pejabat yang mendapat amanah baru agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Ansar menekankan tiga hal yang harus menjadi perhatian dalam menjalankan tugas, yakni menjaga integritas, menaati peraturan yang berlaku serta terus meningkatkan kompetensi.
Menurut Ansar, penempatan pejabat pada jabatan baru telah mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan masing-masing. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan secara optimal.
Ansar juga mengingatkan agar perangkat daerah tidak bekerja secara sektoral. Kolaborasi antarperangkat daerah maupun dengan pemerintah pusat dinilai penting untuk mendukung percepatan berbagai program pembangunan di Kepri.
“Karena banyak program-program pusat yang bisa kita kolaborasikan,” kata Ansar, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi Pemprov Kepri.
Prosesi pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Misni serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.
Polemik yang menyeret nama Bupati Bintan Roby Kurniawan dan Ayu Aulia kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian tidak hanya berkutat di ruang media sosial, tetapi mulai diarahkan ke ranah kelembagaan DPRD Bintan melalui permintaan digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Polemik yang mengaitkan nama Bupati Bintan Roby Kurniawan dengan Ayu Aulia, yang sempat menghebohkan ruang publik dan menjadi perhatian luas beberapa bulan terakhir, kembali mencuat.
BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga didesak melakukan pemeriksaan terhadap SPBU 65.748.003 di Jalan Lintas Maliku–Bahaur, Desa Purwodadi, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Desakan ini berkaitan dengan dugaan penyaluran BBM dalam jumlah besar di luar waktu operasional.
Pemberitaan mengenai pengelolaan Dana Desa Penaah, Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga, tahun anggaran 2024 dan 2025 yang mencapai lebih dari Rp1,5 miliar kembali menjadi sorotan publik.
