BerandaHUKUM & KRIMINALDi Tengah Komitmen Presiden Berantas Tambang Ilegal, Warga Minta TNI Bantu Selamatkan Lingkungan Bintan, Kinerja Penegakan Hukum Dipertanyakan
TINTAJURNALISNEWS –Komitmen Presiden Republik Indonesia dalam memberantas praktik pertambangan ilegal terus digaungkan di berbagai daerah. Namun, kondisi berbeda disebut masih terjadi di Kabupaten Bintan. Dugaan aktivitas penambangan pasir darat tanpa izin di sejumlah lokasi dinilai masih berlangsung dan memicu keprihatinan masyarakat.
Pantauan di beberapa titik menunjukkan perubahan bentang alam yang cukup signifikan. Bekas galian tampak menganga dan sebagian telah berubah menjadi genangan air menyerupai danau kecil. Warga menilai kondisi tersebut menjadi bukti kerusakan lingkungan yang tidak boleh terus dibiarkan.
“Kalau terus seperti ini, yang hilang bukan hanya pasir, tetapi juga masa depan lingkungan Bintan,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
dugaan aktivitas tambang pasir ilegal di Bintan yang menjadi sorotan publik terkait penegakan hukum dan kerusakan lingkungan.
Situasi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap dugaan aktivitas tambang ilegal tersebut. Masyarakat berharap aparat penegak hukum memberikan tindakan yang nyata agar dugaan pelanggaran tidak terus berulang.
Sejumlah warga juga berharap TNI dapat berperan sesuai tugas dan kewenangannya melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum apabila diperlukan. Menurut mereka, sinergi antarlembaga dibutuhkan untuk membantu menjaga lingkungan dan mencegah kerusakan yang semakin meluas.
Di sisi lain, sorotan publik juga mengarah kepada aparat kepolisian. Masyarakat mempertanyakan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam menindak dugaan aktivitas penambangan pasir ilegal yang disebut masih berlangsung di beberapa wilayah Kabupaten Bintan.
Publik menilai persoalan ini bukan sekadar pelanggaran terhadap aturan pertambangan, tetapi juga menyangkut perlindungan lingkungan hidup, keselamatan masyarakat, serta kepercayaan terhadap penegakan hukum.
Apabila dugaan aktivitas tanpa izin tersebut benar terjadi dan tidak segera ditindak sesuai ketentuan hukum, masyarakat khawatir kerusakan lingkungan akan semakin luas dan sulit dipulihkan.
dugaan aktivitas tambang pasir ilegal di Bintan yang menjadi sorotan publik terkait penegakan hukum dan kerusakan lingkungan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Bintan maupun instansi terkait mengenai langkah penanganan atas dugaan aktivitas penambangan pasir darat ilegal tersebut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan akan memuat klarifikasi dari pihak-pihak terkait sesuai Kode Etik Jurnalistik.
Persoalan tunda bayar anggaran proyek Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Lingga hingga kini masih menjadi perhatian. Sejumlah kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak mengaku belum menerima pelunasan pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Lingga.
Ketua Gerakan Anak Melayu Negeri Riau (GAMNR), Said Ahmad Syukri atau yang akrab disapa SAS Jhoni, memilih turun langsung ke lapangan dengan menginap di kawasan The Residence Bintan pada Sabtu hingga Minggu (11–12 Juli 2026). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan secara langsung kondisi di lokasi setelah organisasi yang dipimpinnya melaporkan dugaan persoalan saluran di kawasan resort tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Riau.
Dugaan aktivitas penambangan pasir darat ilegal di Kampung Banjar, Galang Batang, Teluk Bakau, kawasan sebelum tower, Kabupaten Bintan, kembali menjadi sorotan publik. Aktivitas yang menurut keterangan warga telah berlangsung cukup lama itu disebut masih terus beroperasi. Di tengah dugaan tersebut, masyarakat mulai mempertanyakan belum adanya tindakan maupun penjelasan resmi dari aparat penegak hukum. Pertanyaan yang kini ramai terdengar di tengah warga pun sederhana, namun menggelitik, “Kok polisi diam, ada apa?”
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Madura Indonesia (AMI) menyerukan agar oknum Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang dikabarkan sedang menjadi perhatian aparat penegak hukum segera menunjukkan sikap kooperatif dengan menyerahkan diri dan mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku.
