TINTAJURNALISNEWS –Video kericuhan di Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau, viral di media sosial dan menjadi perhatian publik.
Peristiwa tersebut diketahui terjadi pada Jumat, 10 April 2026, saat ratusan hingga ribuan warga turun ke jalan menyuarakan keresahan terhadap dugaan maraknya peredaran narkoba di lingkungan mereka.
Berdasarkan informasi yang beredar, aksi warga yang awalnya bertujuan mendesak aparat agar bertindak tegas, berubah menjadi situasi yang memanas. Massa terlihat bergerak menuju sebuah rumah yang diduga berkaitan dengan aktivitas narkoba.
Dalam rekaman yang viral, terjadi dorong-mendorong hingga aksi perusakan, bahkan dilaporkan adanya pembakaran di lokasi kejadian. Teriakan warga terdengar, menggambarkan keresahan yang disebut telah berlangsung lama.
Aparat kepolisian kemudian turun ke lokasi untuk mengendalikan situasi. Dengan pengamanan dan pendekatan persuasif, kondisi berangsur kondusif dan massa membubarkan diri.
Sejumlah informasi menyebutkan, peristiwa ini dipicu oleh akumulasi keresahan masyarakat yang memuncak, ditambah adanya konflik pemicu di lapangan yang mempercepat terjadinya aksi massa.
Perbedaan hasil pemeriksaan tempat permainan elektronik (gelper) di wilayah Kepulauan Riau dengan penindakan Bareskrim Polri di Batam memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Sebelumnya, sejumlah pemeriksaan oleh jajaran kepolisian daerah disebut tidak menemukan unsur perjudian. Namun, ketika Bareskrim Polri turun langsung, penindakan terhadap dugaan perjudian kasino di salah satu tempat hiburan Batam justru berujung pada pengamanan ratusan orang.
Penyaluran BBM di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, kembali menjadi sorotan. Aktivitas di SPBU 65.748.001, Jalan Trans Bahaur–Kalawa, Kecamatan Kahayan Hilir, dilaporkan berlangsung pada Rabu dini hari, 2 September 2026 sekitar pukul 02.30 WIB.
PT Adil Utama menyampaikan hak jawab sekaligus bantahan atas pemberitaan mengenai laporan pengaduan Riau Corruption Watch (RCW) kepada Kejaksaan Agung terkait dugaan suap dan pengondisian sejumlah paket pekerjaan di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) dengan nilai yang disebut mencapai sekitar Rp1,5 triliun.
Riau Corruption Watch (RCW) melaporkan dugaan penyuapan yang disebut berkaitan dengan pengondisian sejumlah paket pekerjaan di PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
