Berbagai keluhan yang selama ini dirasakan nelayan di Muara Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, akhirnya mulai terungkap ke permukaan. Mulai dari sulitnya memperoleh BBM subsidi, lambannya pengurusan dokumen kapal, hingga dugaan ketidaksesuaian penyaluran BBM menjadi persoalan yang dikeluhkan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup dari hasil laut.
Tanah Laut
Pengelola SPBUN Dinilai Kebal Hukum, Nelayan Kuala Tambangan Desak Audit Menyeluruh Distribusi BBM Subsidi
Dugaan permasalahan dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bagi nelayan kembali menjadi sorotan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Sejumlah nelayan Desa Kuala Tambangan mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, serta aparat penegak hukum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap operasional SPBUN 68.708.003 yang melayani kebutuhan BBM subsidi bagi nelayan setempat.
Bupati Tanah Laut Turun Tangan, Nelayan Kuala Tambangan Resmi Laporkan Dugaan Penyimpangan Solar Subsidi ke Polda Kalsel
Dugaan penyimpangan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar untuk nelayan di Desa Kuala Tambangan, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, terus menjadi sorotan publik. Persoalan yang sebelumnya viral di media sosial itu kini resmi dilaporkan para nelayan ke Polda Kalimantan Selatan untuk ditindaklanjuti secara hukum.
“Jatah Solar Dipotong, Barcode Dikuasai Pengelola” Nelayan Tabunio Bongkar Dugaan Permainan BBM Subsidi
Dugaan penyalahgunaan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar kembali mencuat di Desa Tabunio, Kecamatan Tangkisung, Kabupaten Tanah Laut. Sejumlah nelayan mengaku tidak menerima jatah solar subsidi sesuai rekomendasi yang telah ditetapkan pemerintah.
Dugaan Mafia BBM Subsidi di Kuala Tambangan Menguat, Nelayan Kecil Menjerit: “Hak Kami Hilang di Tengah Jalan”
Dugaan praktik penyimpangan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi kembali mencuat dan kali ini menyeret keresahan ratusan nelayan kecil di Desa Kuala Tambangan, Kabupaten Tanah Laut. Ironisnya, BBM subsidi yang seharusnya menjadi penopang utama aktivitas melaut, justru diduga tidak sampai secara utuh ke tangan yang berhak.
